Keran Insentif Mobil Hybrid Kemungkinan Dibuka Awal 2025

Keran insentif mobil hybrid yang dinanti banyak Agen Pemegang Merek (APM) di Indonesia kemungkinan bakal dibuka tahun depan menurut pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang.

Usulan pemberian insentif untuk mobil membawa mesin dan baterai itu sudah disampaikan Agus kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenperko) yang bakal mengajukannya ke Presiden Prabowo Subianto.

"Insentif untuk hybrid juga salah satu yang kita sudah usulkan dan dalam waktu dekat akan dibahas, nanti dikoordinasikan Kemenperko. Sudah kami siapkan, bukan hanya untuk EV tetapi juga untuk hybrid," kata dia di ICE, BSD, Jumat (22/11).

Lihat Juga : Insentif PPN DTP Mobil Listrik Masuk Prioritas Diperpanjang 2025

Kendati sudah masuk pembahasan di pemerintah pusat, Agus belum bisa merinci insentif dalam bentuk apa yang akan dikucurkan pemerintah untuk mobil rendah emisi tersebut.

Ia menjelaskan pembahasan masih dalam lingkup komponen relaksasi pajak yang akan diberikan, bisa jadi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) atau dalam bentuk lain.

"Seperti apa bentuknya, apa itu PPnBM DTP dan sebagainya, serta besarannya seperti apa tolong belum sekarang karena masih akan dibahas dengan pemerintah," tuturnya.

Dia berharap porsi insentif untuk mobil hybrid bisa segera rampung dan bakal diimplementasikan tahun depan.

"Soon, saya bisa katakan dan yakin soon. Kalau kita sudah sepakat within internal pemerintah, saya kira bisa bergulir secara efektifnya itu early next year ya. Kita upayakan konsep dari pemerintah sudah siap tahun ini, " tuturnya.

Kendaraan eleketrifikasi saat ini sudah mendapatkan insentif. Namun yang diberikan 'karpet merah' hanya jenis murni listrik (BEV) saja, tak setara untuk model hybrid. Salah satu alasan pemerintah tak memberi insentif mobil hybrid pada tahun ini karena penjualannya sudah meningkat tanpa bantuan seperti BEV.

Lihat Juga : Kemenkeu Ungkap Alasan Pemerintah Ogah Guyur Insentif Mobil Hybrid

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga sempat mengungkap alasan pemerintah enggan mengguyur mobil hybrid dengan insentif.

Hal itu karena memang pemerintah ingin membuat jarak di antara mobil pembakaran internal (ICE) dengan BEV.

Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi mengatakan mulanya pemerintah akan memberikan insentif terhadap mobil hybrid.

Namun saat sudah berjalan, beralih ke BEV karena dinilai lebih ramah lingkungan ketimbang hybrid.

"Awalnya kita melakukan transisi energi secara bertahap. Namun ketika sudah berjalan, ditetapkan bahwa kita loncat ke BEV. Ini sudah ditetapkan ketika presiden sebelumnya," kata dia di Jakarta Pusat, Kamis (21/11).