Jepang Soal Motor Bensin Dilarang di Vietnam: Picu PHK

Kedutaan Besar Jepang di Hanoi menyikapi larangan penggunaan sepeda motor berbahan bakar bensin di Hanoi, Vietnam.

Jepang memperingatkan otoritas setempat bila keputusan itu dapat memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena berpotensi mengganggu industri sepeda motor bisa terganggu hingga tidak ada penjualan karena berbagai faktor.

Hal ini disampaikan pemerintah Jepang dan sejumlah produsen roda dua asal negara tersebut melalui sebuah dokumen.

Lihat Juga : Skema Insentif Motor Listrik Rampung, Tunggu Keputusan Airlangga

Menurut Kedutaan Besar Jepang, pelarangan secara mendadak dapat memengaruhi lapangan kerja di industri pendukung, mulai dari dealer dan pemasok suku cadang, demikian isi pernyataan kedutaan yang merangkum surat tersebut.

Meski begitu, pihak kedutaan menolak membagikan isi lengkap surat tersebut, mengutip Reuters, Rabu (22/10).

Selain itu, Kedutaan juga mendesak otoritas Vietnam untuk mempertimbangkan peta jalan yang tepat menuju elektrifikasi. Bagi mereka semua perlu masa persiapan serta penerapan peraturan secara bertahap.

Lihat Juga : Industri Otomotif Kusut, Dihantam Pajak Tinggi 40 Persen

Sementara itu seorang pejabat pemerintah Jepang mengatakan surat itu disampaikan sejak September.

Pada Juli 2025, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mengeluarkan arahan yang melarang sepeda motor bensin memasuki pusat ibu kota mulai pertengahan 2026.

Langkah ini diambil untuk menekan tingginya polusi di negara tersebut.

Vietnam juga akan melakukan pembatasan lebih ketat dan luas pada 2028 untuk sepeda motor berbahan bakar bensin.