Aismoli Minta Insentif Rp5 Juta Motor Listrik Jangan Digantung Lagi
Asosiasi produsen sepeda motor listrik meminta kejelasan pemerintah terkait wacana insentif Rp5 juta per unit agar pasar tidak kembali lesu akibat ketidakpastian kebijakan.
Asosiasi Industri Sepeda motor Listrik Indonesia (Aismoli) menilai sinyal yang belum pasti soal insentif berpotensi kembali menahan minat beli masyarakat. Kondisi ini dikhawatirkan mengulang pola serupa pada 2025 ketika konsumen memilih menunda pembelian karena menanti pemberian insentif dari pemerintah yang akhirnya tak pernah datang.
"Ya itu yang tidak kita harapkan (regulasi menggantung penjualan jadi tertekan)," kata Sekretaris Jenderal Aismoli Hanggoro Ananta melalui pesan singkat, Senin (27/4).
Ia meminta pemerintah bergerak cepat memfinalisasi aturan jika benar akan memberi insentif kepada calon pembeli motor listrik baru di Tanah Air.
"Maka sebaiknya pemerintah segera sampaikan finalnya seperti apa insentif dan mekanismenya," kata dia.
Ia menegaskan tanpa kejelasan, konsumen Tanah Air cenderung bersikap wait and see, sementara pelaku usaha kesulitan menyusun strategi penjualan.
"Agar semua tidak menunggu-nunggu yang bisa mengakibatkan hold buying lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mesti kita hindari," ujar Hanggoro.
Insentif motor listrik pernah diberikan pemerintah pada 2023, yaitu Rp7 juta untuk pembelian satu unit per KTP. Insentif lalu berlanjut ke 2024 tetapi kuotanya dipangkas menjadi hanya 60 ribu unit lantaran sepi peminat.
Kuota pada 2024 kemudian habis pada September. Sempat ada rencana insentif akan kembali diberikan, namun hingga tahun berganti, tak kunjung terealisasi.
Perusahaan menyebut pemerintah tak memberi kepastian, bahkan terkesan menggantung keputusan apakah akan melanjutkan insentif atau tidak kala itu. Hasilnya, penjualan motor listrik dikatakan terjun bebas.
Insentif baru
Pemerintah disebut sedang menggodok skema baru insentif yang rencananya berlaku tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan usulan insentif Rp5 juta per unit dan rencananya berlaku bertahap tahun ini. Fokus adalah unit baru demi mendorong penjualan, sebab pasar roda dua nasional diakui sangat besar.
Ia bilang usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah membuka peluang realisasi kebijakan, sepanjang anggaran tersedia.
"Saya juga minta tanggapan Pak Presiden, beliau sudah memberi petunjuk, jalankan kalau anggarannya ada," ucap dia.
Purbaya menambahkan rencana insentif ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
Terkait besaran bantuan Rp5 juta per unit, Purbaya menegaskan angka tersebut belum final dan masih usulan awal yang akan dimatangkan dalam pembahasan tingkat lanjut.
(ryh/fea)