BBM Campur Etanol 20% Diduga Rusak Mobil, Warga India Siap Demo

Pemerintah India pada Jumat (3/7) berupaya meredam kemarahan publik yang meningkat terhadap kewajiban penggunaan bensin campuran etanol 20 persen (E20), setelah sebagian warga mengeluh turunnya efisiensi bahan bakar dan performa kendaraan. Kelompok penentang kebijakan ini turut berencana menggelar unjuk rasa.

Kewajiban E20 di India sudah berlaku sejak tahun lalu, namun kini menjadi salah satu titik krusial politik bagi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi di India, pasar mobil terbesar ketiga dunia.

Kontroversi memuncak pekan ini setelah Jaksa Agung India R. Venkataramani menyatakan dalam sidang pengadilan bahwa E20 adalah "eksperimen" yang hasilnya baru akan diketahui tahun depan. Pemerintah membantah pernyataan itu pernah diucapkan, namun video sidang yang menunjukkan Venkataramani mengucapkannya telah viral di media sosial.

Venkataramani kepada Reuters mengeklaim istilah "eksperimen" yang ia maksud merujuk pada volume pasokan etanol, bukan kebijakan etanol. Meski begitu klarifikasi ini tak banyak meredam publik yang sudah marah-marah.

Kantor pers pemerintah India, Jumat (3/7), menyebut kritik tersebut sebagai "klaim liar" dan meminta warga tidak "termakan hasutan".

Menteri Perminyakan Hardeep Singh Puri berupaya menenangkan pengendara dengan membandingkan bahan bakar etanol dengan penggunaannya di balap motor.

"Bahan bakar ini juga dipakai di mobil balap, akselerasinya meningkat. Soal jarak tempuh, ya, mungkin sedikit turun," kata Puri, Kamis (2/7).

Klaim kerusakan akibat E20

Banyak pengendara frustrasi karena tak lagi memiliki pilihan di SPBU, dan memanfaatkan momentum pernyataan Jaksa Agung untuk melampiaskan kemarahan di media sosial. Ratusan pengendara mengunggah keluhan di X soal turunnya efisiensi bahan bakar dan meningkatnya keausan komponen mobil akibat E20.

Salah satu video di X yang ditonton lebih dari 500 ribu kali menampilkan pengendara bernama Manish Kashyap berdiri di sebuah bengkel bersama mobilnya, mengeklaim kendaraannya rusak akibat BBM ini.

"Saya sudah menghabiskan banyak uang untuk mobil ini dan membayar pajak, hanya untuk mendapati setelah dua bulan mobil saya tidak berfungsi," ujarnya.

Pemerintah India, di sisi lain, mengeklaim E20 membantu menurunkan emisi karbon, memangkas impor minyak mentah untuk menghemat devisa, serta mendukung pendapatan petani lewat naiknya permintaan bahan baku pertanian untuk produksi etanol.

Tehseen Poonawalla, sosialita asal New Delhi pendukung Partai Kongres, berencana menggelar unjuk rasa menolak kebijakan E20 di New Delhi pada Minggu (5/7) dan telah mendapat minat dari ribuan orang untuk bergabung.

Priyank Kharge, menteri di pemerintahan negara bagian dari Partai Kongres yang beroposisi di tingkat nasional, menyebut penerapan E20 minim konsultasi publik.

"Pemerintah tak bisa menantang warga membuktikan kerusakan sementara data milik pemerintah sendiri saja belum rampung," tulis Kharge di X.

E20 di Indonesia mulai 2028

Indonesia tengah menyiapkan kebijakan serupa, E20 direncanakan bakal berlaku mulai Januari 2028. Sebelum itu pemerintah berencana menerapkan E5 sebelum Desember 2026 dan E10 pada awal 2027.

Walau belum mandatori, BBM E5 sudah tersedia di Indonesia yaitu Pertamax Green 95 yang dirilis Pertamina pada Juli 2023.

Sebelum mandatori E20 berlaku Januari 2028, ESDM menyiapkan uji jalan bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Direktur Jenderal EBTKE ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut bauran bioetanol akan dinaikkan bertahap, 5 persen sebelum Desember 2026, 10 persen pada awal 2027, baru 20 persen pada Januari 2028.

Eniya menyebut mesin kendaraan modern diyakini mampu mengonsumsi bensin campuran etanol hingga 30 persen, merujuk pada jurnal yang tak ia rincikan sumbernya. Meski begitu, ia menyebut pemerintah akan tetap menguji secara terukur sebelum memastikan jadwal tiap tingkat campuran.