Merek Jepang dan Gaikindo Dituding Menghambat Transisi EV di Indonesia

Pabrikan otomotif asal Jepang seperti Toyota, Honda, Suzuki, hingga asosiasi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dinilai telah berupaya mendorong perubahan kebijakan otomotif sepanjang periode 2023-2026 sehingga menghambat transisi kendaraan listrik di Indonesia.

Langkah ini dianggap sebagai 'kekeliruan' yang berpotensi menghambat transisi penuh serta memperpanjang ketergantungan Indonesia pada impor minyak. Temuan ini disampaikan langsung oleh Muhammad Risky, Analis Indonesia di InfluenceMap.

""Ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar membuat dekarbonisasi sektor transportasi dan ketahanan energi menjadidua isu yang tidak dapat dipisahkan," kata Risky melalu daring, Jumat (24/7).

"Pemerintah telah menyadari hal ini dan menjadikan kemandirian energi sebagai salah satu tujuan nasional. Namun, banyak usulan dari industri justru mengarah ke arah yang berlawanan, yaitu memperpanjang ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil dari luar negeri," katanya lagi.

Ia memaparkan ketiga produsen otomotif tersebut menguasai sekitar 74 persen pangsa pasar kendaraan di Indonesia pada 2025. Kemudian mereka juga menempati sejumlah posisi kepemimpinan strategis di Gaikindo, sehingga memiliki pengaruh signifikan terhadap arah dekarbonisasi sektor transportasi di Indonesia.

Sementara itu Risky mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan pentingnya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor serta memperkuat ketahanan energi nasional melalui elektrifikasi.

Di tengah diskusi penyusunan Peta Jalan Nasional Kendaraan Listrik dan kebijakan insentif baru bagi kendaraan listrik pada 2026, advokasi yang bertujuan memperpanjang penggunaan kendaraan berbasis mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) berpotensi menghambat terwujudnya agenda tersebut.

Bertentangan dengan ambisi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak, analisis lalu menemukan advokasi industri otomotif berupaya mempertahankan peran jangka panjang kendaraan hybrid berbasis ICE.

Upaya tersebut lalu berujung pada keputusan pemerintah pada Desember 2024 untuk memperluas insentif yang semula ditujukan bagi BEV sehingga juga mencakup kendaraan hybrid berbasis ICE.

Sejak itu, industri otomotif terus mendorong pemberian insentif bagi kendaraan berbasis ICE menjelang pengumuman paket insentif baru yang dijadwalkan pada akhir tahun ini.

"Toyota, Honda, Suzuki dan Gaikindo mengadvokasi dukungan kebijakan berkelanjutan untuk kendaraan hibrida, yang berpotensi menunda transisi BEV di Indonesia," ucapnya.

Kemudian Toyota, Honda, Suzuki, dan Gaikindo mengedepankan tiga narasi utama yaitu insentif bagi kendaraan berbasis ICE akan mendorong pertumbuhan pasar. Lalu kendaraan hybrid lebih sesuai dengan kondisi jalan Indonesia, serta kebijakan dekarbonisasi sektor transportasi seharusnya tetap bersifat "technology neutral".

"Berdasarkan bukti yang tersedia untuk publik, analisis ini membantah ketiga narasi tersebut. Penjualan EV di Indonesia telah tumbuh pesat dalam lima tahun terakhir, sementara sebuah penelitian menunjukkan bahwa BEV mampu menghasilkan pengurangan emisi yang jauh lebih besar dibandingkan kendaraan hybrid, bahkan dengan bauran listrik Indonesia saat ini," tutur dia.

Temuan ini memperkuat hasil riset InfluenceMap sebelumnya yang menunjukkan bahwa industri otomotif, terutama Toyota dan Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) menjalankan strategi terkoordinasi lintas pasar untuk memperlambat transisi menuju kendaraan listrik di sejumlah pasar berkembang, termasuk Indonesia.

Pihak Gaikindo telah dihubungi untuk diminta tanggapan terkait tudingan menghambat transisi kendaraan listrik di Indonesia, namun belum bisa menanggapinya.