InfluenceMap: Gaikindo dan Merek Jepang Dorong Kebijakan Penghambat EV
Lembaga riset iklim InfluenceMap menilai pabrikan Jepang Toyota, Honda, dan Suzuki bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mendorong perubahan kebijakan otomotif sepanjang 2023-2026 yang berpotensi menunda transisi penuh ke mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) di Indonesia.
Advokasi itu juga dinilai memperpanjang ketergantungan Indonesia pada impor minyak. Temuan tersebut disampaikan analis InfluenceMap yang menangani kebijakan iklim sektor transportasi Indonesia, Muhammad Risky.
"Ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar membuat dekarbonisasi sektor transportasi dan ketahanan energi menjadi dua isu yang tidak dapat dipisahkan," kata Risky melalui daring, Jumat (24/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah telah menyadari hal ini dan menjadikan kemandirian energi sebagai salah satu tujuan nasional. Namun, banyak usulan dari industri justru mengarah ke arah yang berlawanan, yaitu memperpanjang ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil dari luar negeri," katanya lagi.
Dalam dokumen analisisnya, InfluenceMap mencatat lima pabrikan Jepang, yakni Toyota (termasuk Daihatsu), Mitsubishi Motors, Suzuki, Honda, dan Isuzu, menyumbang sekitar 74 persen penjualan wholesales mobil nasional pada 2025 merujuk data Gaikindo. Kelimanya juga memegang sejumlah posisi kepemimpinan di Gaikindo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sorotan ini muncul di tengah agenda swasembada energi Presiden Prabowo Subianto. Laporan menyebut Indonesia mengimpor 38,79 persen kebutuhan bensinnya per 2024, sementara Prabowo pada Desember 2025 mengumumkan rencana menyetop impor BBM hingga 2030 sekaligus mendorong elektrifikasi kendaraan.
Insentif melebar ke hybrid
Laporan memaparkan pemerintah memberi insentif pembelian BEV pada 2023 berupa pemangkasan PPN dari 11 persen menjadi 1 persen serta PPnBM 0 persen demi mengejar target 2 juta BEV pada 2030.
Setelah advokasi industri yang gencar, pemerintah pada Desember 2024 memperluas diskon PPnBM ke kendaraan hybrid bermesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE), mencakup full hybrid, mild hybrid, dan PHEV, sebesar 3 persen dari tarif normal 15 persen hingga Desember 2025. Laporan juga menyinggung pembebasan pajak kendaraan tahunan BEV yang berlaku nasional diganti pendekatan per daerah sejak April 2026.
"Toyota, Honda, Suzuki dan Gaikindo mengadvokasi dukungan kebijakan berkelanjutan untuk kendaraan hibrida, yang berpotensi menunda transisi BEV di Indonesia," ucapnya.
Tudingan ini mengemuka saat pemerintah menggodok Peta Jalan Nasional Kendaraan Listrik serta paket insentif kendaraan listrik yang diwacanakan bakal diberikan pada semester II tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada awal Mei menyiapkan subsidi untuk 200 ribu kendaraan listrik, terdiri dari 100 ribu mobil dan 100 ribu motor, dengan skema PPN DTP 40-100 persen bagi mobil listrik berdasarkan kandungan nikel baterai serta Rp5 juta per unit motor listrik.
Insentif semula ditargetkan berjalan Juni, namun hingga akhir Juli belum terlaksana dan arah penyalurannya kini menunggu masukan Kemenperin serta Danantara.
Tanpa insentif itu pun distribusi BEV pada semester I 2026 tercatat naik 80,8 persen menjadi 69.739 unit merujuk data Gaikindo, di tengah pasar mobil nasional yang tumbuh 15,9 persen secara wholesales menjadi 436.564 unit.
Gaikindo telah dihubungi untuk dimintai tanggapan terkait tudingan menghambat transisi kendaraan listrik, namun belum bisa menanggapinya.
Secara terbuka Gaikindo memang berulang kali menyuarakan insentif tak hanya untuk BEV. Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gaikindo Jongkie D. Sugiarto menilai hybrid hingga REEV berperan menyelamatkan industri komponen dalam negeri.
"Penting lagi mobil hybrid, PHEV, REEV masih memakai komponen-komponen ICE. Jadi saya tidak khawatir pabrik radiator tutup, pabrik knalpot tutup, pabrik filter tutup," ujar Jongkie, Senin (13/7).
Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika pada pertengahan Juli juga menilai pasar tetap tumbuh meski insentif belum turun.
"Jadi saya jamin ya, itu tidak akan membedakan banyak hal. Karena sekarang produsen-produsen sudah memberikan diskon, hingga memberikan banyak sekali fasilitas-fasilitas (untuk kepemilikan mobil)," tutur Putu.
Tiga narasi dibantah
InfluenceMap menyebut temuan ini sejalan dengan risetnya terdahulu bahwa Toyota dan Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) menjalankan strategi lintas pasar lewat pendekatan "multi-pathway" yang menekankan hybrid dan bahan bakar alternatif di pasar berkembang, termasuk Indonesia. Sebaliknya, asosiasi kendaraan listrik dalam negeri seperti Periklindo dan AEML tercatat mendorong adopsi BEV demi menekan impor BBM.
Ada tiga narasi utama yang dinilai dipakai Toyota, Honda, Suzuki, dan Gaikindo, yaitu insentif kendaraan ICE dibutuhkan demi pertumbuhan pasar, hybrid lebih sesuai kondisi Indonesia, serta kebijakan dekarbonisasi mesti bersifat "technology neutral".
Analisis membantahnya dengan sejumlah data. Riset ICCT yang dikutip laporan mencatat porsi EV melonjak dari nyaris nol persen pada 2020 menjadi 16 persen dari penjualan mobil baru pada 2025, dengan BEV menyumbang 96 persen di antaranya.
ICCT juga menemukan BEV tetap memangkas emisi lebih dalam ketimbang hybrid meski memakai listrik Indonesia saat ini, hingga 47 persen untuk segmen SUV berbanding 27 persen pada hybrid bensin. Adapun studi INDEF yang dikutip laporan menyebut beban subsidi energi kendaraan ICE hampir delapan kali lipat per unit dibanding BEV, mencapai Rp296 triliun per tahun.
"Berdasarkan bukti yang tersedia untuk publik, analisis ini membantah ketiga narasi tersebut. Penjualan EV di Indonesia telah tumbuh pesat dalam lima tahun terakhir, sementara sebuah penelitian menunjukkan bahwa BEV mampu menghasilkan pengurangan emisi yang jauh lebih besar dibandingkan kendaraan hybrid, bahkan dengan bauran listrik Indonesia saat ini," jelas Risky.
(fea) Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]