Warga Protes, Purbaya Perbaiki Data Desil 9-10 Dilarang Beli Pertalite

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenahi ketepatan data warga yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 setelah munculnya keberatan dari publik mengenai kriteria penerima bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite.

Sejumlah warga merasa keberatan lantaran dimasukkan ke dalam kelompok desil 9 maupun 10, padahal kapasitas finansial mereka dinilai tidak mencerminkan batas kemampuan ekonomi kelompok tersebut.

Keluhan masyarakat ini mencuat seiring bergulirnya wacana pembatasan akses Pertalite bagi golongan desil 9 dan 10, yang datanya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menanggapi hal itu, Purbaya menyampaikan bahwa anggaran dalam jumlah besar telah dialokasikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun ini demi membenahi keakuratan basis data nasional.

"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya ketika ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Ia juga menjelaskan pengajuan tambahan dana sekitar Rp7 triliun yang diminta BPS sejak awal tahun untuk pembenahan data DTSEN dan agenda Sensus Ekonomi.

"Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua, kan biasanya selalu ada kalau di survei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," ujar Purbaya.

Mengenai waktu pasti penerapan larangan pembelian Pertalite untuk desil 9 dan 10, pemerintah masih mengamati kondisi ekonomi terkini sembari merampungkan persiapan teknisnya.

"Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," ujar Purbaya.

Klasifikasi desil

Di sisi lain, BPS menegaskan penetapan status desil tidak hanya bersumber dari satu indikator seperti jenis pekerjaan, daya listrik, tingkat gaji, atau kepemilikan barang tertentu.

Sistem pemeringkatan dalam DTSEN membagi pengelompokan kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 tingkatan, di mana tiap tingkatan diisi oleh 10 persen keluarga.

Kelompok desil 1 mewakili taraf kesejahteraan paling rendah, sementara desil 10 menduduki urutan teratas.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti meluruskan anggapan umum mengenai penetapan desil sebagai pemeringkatan relatif.

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi," kata Amalia dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8).

Amalia memaparkan bahwa posisi desil tidak menggambarkan angka pasti kemiskinan atau tingkat kekayaan nominal seseorang secara mutlak.

Sebagai gambaran, keluarga yang berada di desil 3 menempati urutan ketiga dalam perbandingan kesejahteraan sosial, sehingga kondisi finansial antar-keluarga pada jenjang desil yang sama tidak selalu identik.