Kemenperin: Produksi Massal Mobil Listrik Nasional Mulai 2028

CNN Indonesia
Jumat, 11 Sep 2026 11:30 WIB
Kendaraan terbaru produksi PT Pindad yang digunakan oleh Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 -2029 di Gedung MPR/DPR RI pada Minggu, 20 Ok
Kemenperin memaparkan roadmap mobil listrik nasional saat rapat dengar pendapat Panja Komisi VII DPR RI. (Arsip PT Pindad)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan perkembangan terbaru terkait proyek Mobil Listrik Nasional (Mobnas) yang dimandatkan kepada PT Pindad. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap penyiapan lahan (land clearing) di Subang, Jawa Barat, dengan target produksi pada 2028.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin menjelaskan roadmap dan kesiapan proyek tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi VII DPR RI mengenai Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Adapun roadmap nanti untuk besarnya Mobnas ini, saat ini mereka masih line clearing dan itu akan mengokupasi di Subang, dan operasional mereka akan mulai mass production itu di 2028," ujar Setia Dirjen ILMATE saat memberikan paparan dalam RDP bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (9/9).

Ia menambahkan bahwa pemerintah mendukung penuh kesiapan industri dan offtaker melalui skema insentif penelitian dan pengembangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saat ini kebutuhan Pindad ataupun untuk kebutuhan mobil nasional pada kami, karena ini masih dalam R&D yang juga masih sedang membangun, adalah lebih pada insentif terkait dengan super tax deduction dalam R&D mobil nasional ini yang akan kami support," ujarnya.

Proyek pembangunan pabrik di Subang telah diajukan melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN), baik berupa aset non-fiskal maupun dukungan fiskal.

"Mereka sudah mengajukan PMN baik fiskal dan non-fiskal ke Kementerian Keuangan. Non-fiskal yaitu lahan yang ada di Subang, dan fiskalnya saya kurang tidak bisa precise untuk menyebutkannya berapa, tapi mereka juga mengajukan itu untuk pembangunan pabrik di Subang," kata Setia.

Melalui proyek ini, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar konsumsi kendaraan listrik dunia, tetapi juga mampu menguasai teknologi industri otomotif secara mandiri dan menyeluruh.

(hjn/fea)
placeholder