Pakar Sarankan Uji BBM Bioetanol Kadar Tinggi Harus Dilakukan Intensif

Iman Kartolaksono Reksowardojo Guru Besar Universitas Pertamina menilai penerapan bahan bakar bioetanol dengan kandungan etanol tinggi perlu segera dipercepat. Langkah ini dinilai strategis untuk memutus ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin.

Meski demikian, Iman mengungkapkan bahwa ketersediaan bahan baku masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan bahan bakar ramah lingkungan tersebut.

"Penerapan bahan bakar bioetanol dengan kandungan etanol tinggi ini harus dipercepat untuk menghentikan ketergantungan impor bensin di Indonesia. Namun yang menjadi kendala bahan baku etanol memanfaatkan komoditas dalam negeri seperti tebu, singkong, dan jagung yang masih terbatas, tapi kalau sudah diterapkan dapat menyerap tenaga kerja serta menggerakkan ekonomi daerah," ujar Iman pekan lalu di Jakarta.

Selain masalah pasokan bahan baku, ia juga menegaskan pentingnya melakukan uji komparasi secara komprehensif antara bioetanol dan bensin komersial yang beredar di pasaran saat ini. Pengujian ini diperlukan untuk membuktikan efisiensi serta tingkat emisi yang dihasilkan dari kedua jenis bahan bakar tersebut.

"Sekarang ini sudah saatnya diuji mana yang lebih efisien antara BBM bioetanol dan bensin yang dijual saat ini," tegasnya.

Peta jalan mandatori bioetanol

Urgensi percepatan bioetanol ini sejalan dengan rencana pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penerapan mandatori campuran bioetanol 10 persen (E10) dapat dilaksanakan pada 2027, yang kemudian dilanjutkan ke E20 pada rentang 2028 hingga 2029.

Peta jalan yang disiapkan ini menargetkan pengembangan hingga E50 dengan memanfaatkan komoditas lokal seperti tebu, singkong, dan jagung.

Saat ini, Pertamina baru memasarkan BBM berbasis campuran bioetanol 5 persen (E5) melalui produk Pertamax Green. Pemerintah pun membidik penerapan E10 dapat dilakukan secara lebih luas terlebih dahulu guna menekan ketergantungan impor bensin serta mematangkan industri dalam negeri sebelum melangkah ke E20.

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap skema pembiayaan pengembangan industri bioetanol nasional yang akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), swasta, hingga masyarakat.

Pemerintah akan berperan dalam memastikan ketersediaan serta kepastian lahan dan legalitas kawasan. Di sisi lain, masyarakat didorong menjadi bagian dari ekosistem usaha agar pengembangan bioetanol dapat dirasakan secara luas.

Hal tersebut disampaikan Amran usai Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai provinsi di Indonesia di Jakarta, Senin (21/9).

Program ini, katanya, merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengembangan biofuel berbasis komoditas pertanian.

"Sekarang pangan selesai (swasembada), protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia," kata Amran.