Lembaga riset WRI Indonesia memproyeksikan pemerintah bisa menghemat subsidi solar hingga Rp161 triliun jika kebutuhan kendaraan logistik dialihkan ke truk listrik.
Urban Mobility Manager WRI Indonesia Dimas Fadhil mengatakan transisi ini dibutuhkan karena konsumsi solar akan terus tumbuh, sehingga kebutuhan impornya ikut meningkat.
"Analisis kami sebetulnya ketika ada transisi lain gitu ya kepada truk listrik akan terjadi penghematan subsidi sebesar Rp161 triliun," ujarnya dalam sesi diskusi Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (7/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : |
Proyeksi ini muncul saat pemerintah menargetkan seluruh SPBU menyalurkan biosolar B50 mulai Kamis (1/10), seiring berakhirnya masa transisi penyaluran stok B40 pada 30 September.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kewajiban B50 diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 yang berlaku sejak 1 Juli 2026. B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis kelapa sawit dengan 50 persen solar fosil.
Pemerintah memperkirakan berkurangnya kebutuhan impor bahan bakar fosil lewat B50 menghasilkan penghematan devisa hingga Rp157,28 triliun.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut keberhasilan B50 membuat RI dapat mengurangi ketergantungan atas impor solar. Menurut Bahlil, kebutuhan solar nasional berkisar 39 juta kiloliter per tahun.
Kendala truk listrik
Peralihan ke truk listrik bukan tanpa tantangan. Dimas mengatakan pelaku industri dan logistik menyoroti dua kendala utama, yakni keandalan kendaraan beserta infrastruktur pendukungnya, serta harga.
"Jadi seperti charging station, kemudian truknya bisa jalan berapa jauh, dan juga yang kedua adalah harga (truk listrik) yang cukup mahal," kata Dimas.
Untuk mendukung peralihan tersebut, kini tengah diuji coba green freight corridor atau koridor khusus truk listrik yang berfokus pada lima pilar.
Pilar pertama mencakup tata kelola beserta pilar pendukungnya. Pilar kedua berupa call for project trial yang mengundang pelaku usaha mencoba kendaraan listrik secara langsung.
Pilar ketiga berfokus pada pemasangan infrastruktur pengisian daya, baik permanen maupun sementara. Pilar keempat mengedepankan koordinasi lintas pemangku kepentingan yang telah didukung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pilar kelima mewajibkan evaluasi serta pemantauan terukur pada setiap kebijakan yang diambil.
"Kami berharap green freight ini juga bisa menjadi sebuah ajang uji coba gitu ya sebelum nanti menjadi sesuatu yang permanen, apa saja yang perlu di-unlock, apa saja yang perlu di-tackle dari sisi pemerintah maupun dari sisi pengusaha," tutur Dimas.
(fea)