Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan akan menyambangi langsung fasilitas produksi mobil listrik BYD di Subang pada pekan depan. Kunjungan ini dilakukan untuk mempertemukan manajemen perusahaan dengan elemen masyarakat sekitar guna meredam potensi penggerudukan berulang oleh organisasi kemasyarakatan (ormas).
Dedi menyoroti pola hubungan masyarakat di kawasan industri yang kerap memicu gesekan. Menurutnya, banyak perusahaan cenderung membangun komunikasi sebatas di tingkat elite, namun mengabaikan pendekatan kepada warga di lapisan bawah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya gini, dia cukup membangun hubungan dengan level tertentu, nah pada level bawah dia tidak mau membangun hubungan. Nah di Indonesia ini kan cara menyelesaikannya tidak hanya cukup pada level atas penyelesaiannya, level bawahnya harus dirangkul," ungkap Dedi, dikutip Antara, Kamis (19/11).
Melalui agenda pekan depan, Dedi berupaya memfasilitasi dialog terbuka antara pihak perusahaan dan lingkungan sekitar demi menemukan solusi bersama. Ia meyakini stabilitas operasional akan terjaga apabila perusahaan mampu merangkul warga lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah kan ini problem. Di daerah-daerah perusahaan yang membangun public relation-nya dengan lingkungannya baik, enggak ada problem," ucapnya.
Demo berulang
Langkah ini merespons keluhan PT BYD Motor Indonesia yang sebelumnya menyayangkan berulangnya aksi demonstrasi di pabrik mereka di Subang. Pihak perusahaan berharap pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Gelombang unjuk rasa di lokasi tersebut tercatat sudah beberapa kali terjadi. Pada akhir Oktober 2026, massa menggelar aksi menuntut pembukaan lapangan kerja bagi warga lokal.
Gangguan serupa juga sempat terjadi pada 2025 hingga menarik perhatian Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.
Luther Panjaitan selaku Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia menegaskan stabilitas operasional pabrik sangat krusial bagi kenyamanan berinvestasi.
Ia pun meminta pihak berwenang memberikan penjelasan yang jelas terkait tuntutan demonstran agar tidak kembali memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
(hjn/fea)

