Calon Tunggal Pilkada 2018 Diprediksi Meningkat

Muhammad Andika Putra, CNN Indonesia
Rabu, 03/01/2018 05:03 WIB
Calon Tunggal Pilkada 2018 Diprediksi Meningkat
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mempraktekkan cara menyoblos surat suara calon tunggal saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2017 di Pati, Jawa Tengah. (Ilustrasi/ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon tunggal diprediksi meningkat pada pemilihan kepala daerah serentak 2018. Banyak partai politik yang memberikan dukungan kepada calon tunggal karena ingin berkuasa secara instan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam diskusi bertajuk Pemilu Bersih & Kotak Kosong, di Jakarta Pusat, Selasa (2/1)

"Kalau melihat tren, ada tiga calon tunggal di 2015 dari 269 daerah. Di 2017 ada sembilan calon tunggal dari 101 Sekarang 171 daerah, maka peluang kenaikan calon tunggal itu sangat mungkin," kata Titi.
Titi mengatakan faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah calon tunggal karena partai politik sudah beradaptasi dengan pemilihan kepala daerah dari tahun 2015. Partai politik di Indonesia memandang Pilkada hanya sebagai lahan perebutan kekuasaan. Bukan sebagai lahan untuk menguji mesin partai, menjalankan kaderisasi partai dan evaluasi partai.

"Dengan begitu, calon tunggal ini menjadi fenomena,” kata Titi.

Titi menjelaskan calon tunggal di Indonesia bisa terjadi di daerah dengan penduduk yang cukup banyak. Ia mencontohkan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung dan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Dia menambahkan, calon tunggal di daerah merupakan hal yang merugikan, karena tidak memberikan kesempatan pada calon yang berprestasi.

Ia membandingkan fenomena calon tunggal di Indonesia dengan calon tunggal di Inggris. Menurutnya, calon tunggal di Inggris muncul di daerah kecil dengan penduduk yang tidak banyak karena tidak berdampak signifikan dengan partai.

"Seharusnya di daerah yang besar itu partai berani mengusung calon, bukan hanya satu calon yang cenderung petahana," kata Titi.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu Muhammad Afifudin menilai calon tunggal bisa merusak demokrasi. Kemungkinan besar pemilih yang tidak ingin memilih calon tunggal tidak mencoblos.

"Ini perlu ada sosialisasi alat peraga kertas suara calon tunggal yang terdapat pilihan kolom kosong. Kalau pemilih tidak setuju, seharusnya mereka tetap mencoblos kolom kosong. Kalau tidak milih, itu malah menguntungkan calon tunggal," kata Afif.
(ugo/ugo)