PDIP Umumkan Bakal Cagub Papua, Lampung, NTB, Maluku Utara

Abi Sarwanto, CNN Indonesia
Kamis, 04/01/2018 14:48 WIB
PDIP Umumkan Bakal Cagub Papua, Lampung, NTB, Maluku Utara
PDIP mengumumkan nama-nama bakal calon kepala daerah yang akan diusung untuk Pilkada serentak 2018, di antaranya Pilgub Papua, Lampung, NTB, dan Maluku Utara. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDIP) resmi mengumumkan nama-nama bakal calon yang akan bertarung di Pilkada serentak 2018 untuk sejumlah daerah, yakni Pemilihan Gubernur Papua Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Sementara pengumuman bakal calon untuk Pilgub Jawa Barat dan Jawa Tengah ditunda karena belum ada kesepakatan politik.

Pengumuman calon di empat provinsi itu diumumkan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1) siang.


"Berulang kali saya tegaskan, bahwa yang saya cari adalah pemimpin, bukan pemburu jabatan. Saya mencari mereka yang telah berproses, berdialektika, dan mencari mereka yang 'alam pikirnya' dan dedikasi hidupnya benar-benar untuk rakyat, bangsa dan negara," ujar Mega sebelum mengumumkan nama-nama bakal calon.

Mega mengatakan, untuk Pilgub Papua, PDIP mengusung Bupati Jayawijaya dua periode, Jhon Wempi Wetipo. Dia dipasangkan dengan mantan Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae.


Kemudian untuk Pilgub Lampung, PDIP mengusung pasangan Herman Hasan Nusi dan Sutono MM. Herman merupakan Wali Kota Bandar Lampung, sedangkan Sutono menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Untuk Pilgub Maluku Utara, PDIP mengusung Abdul Ghani Kasuba yang merupakan calon petahana. Nama M Al Yasin Ali yang menjadi Bupati Halmahera Utara dua periode dipilih menjadi wakilnya.

Sementara untuk Pilgub NTB, PDIP mengusung Tuan Guru Haji Ahyar Abduh yang merupakan Wali Kota Mataram. Sedangkan untuk wakilnya, PDIP memilih Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi.


"Saya sekali lagi ingin mengingatkan bagi mereka yang secara resmi diberikan rekomendasi dari PDIP untuk mengikuti peraturan PDIP dan KPU untuk segera menyelesaikan masalah-masalah administrasi, jangan sampai ada yang kurang," ucap Mega. (osc/osc)