Hasrat Politik Para Jenderal di Pilkada 2018

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia
Senin, 08/01/2018 12:12 WIB
Hasrat Politik Para Jenderal di Pilkada 2018
Pilkada serentak 2018 bakal disemarakkan sejumlah jenderal yang maju mencalonkan diri. (ANTARA FOTO/Lucky R.).
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah perwira tinggi aktif TNI dan Polri berniat maju menjadi calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2018. Iktikad mereka terjun ke dunia politik semakin jelas ketika partai-partai politik telah memberikan dukungan resmi.

Para jenderal yang bakal bertanding pada Pilkada serentak tahun ini antara lain, Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, Inspektur Jenderal Pol Anton Charliyan, Inspektur Jenderal Pol Safaruddin, serta Inspektur Jenderal Pol Murad Ismail. Mereka harus rela menanggalkan jabatannya dari TNI dan Polri demi hasrat menjadi kepala daerah.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai ada dua faktor para perwira tinggi aktif rela mengundurkan diri dari institusinya demi berpolitik.

Pertama, Adi menganggap para perwira tinggi mendambakan prestise yang lebih besar daripada pangkat dan jabatan yang tersemat di seragamnya saat ini. Menjadi kepala daerah akan membuat status sosial seorang perwira tinggi lebih terpandang di mata masyarakat.

"Mereka ingin mendapat prestise yang tidak pernah didapatkan selama ini. Itu alamiah sebagai manusia," tutur Adi kepada CNNIndonesia.com, Minggu (7/1).


Adi tidak setuju dengan anggapan pangkat jenderal tidak lagi bergengsi di masa kini. Menurutnya, pangkat jenderal tetap terpandang di mata masyarkat. Akan tetapi, jika dibandingkan jabatan kepala daerah, pangkat tersebut kalah bergengsi.

"Apalagi di jajaran TNI dan Polri mereka tidak dikenal-kenal amat," ujar Adi.

Menurut Adi, wajar jika para pemilik bintang di pundaknya tersebut lebih memilih terjun ke politik dari pada melanjutkan karir. Alasannya, untuk naik pangkat, membutuhkan waktu yang cukup lama. Dituntut pula kesabaran dan ketekunan.

Adi mengamini memang tidak ada jaminan para jenderal itu dapat dengan mudah menang dalam pilkada. Namun, kemungkinan mereka hidup di lingkungan politik di masa selanjutnya terbuka lebar.

Kala Para Jenderal 'Lompat Pagar' dan Hasrat Politik di 2018Mantan Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi bakal maju di Pilgub Sumut. (CNN Indonesia/Ahmad Bachrain).

Para jenderal telah memiliki popularitas yang tinggi jika sudah berpartisipasi di Pilkada meski pun kalah. Karena setelah itu, peluang mereka diangkut partai politik cukup besar. Para jenderal tersebut bisa dijadikan tim sukses atau calon legislatif di Pemilu 2019.

Terlebih, hubungan juga akan terjalin baik dengan partai politik yang mendukungnya saat pilkada. Dengan demikian, meski pun kalah dalam pilkada, jenderal tersebut tidak menanggung rugi yang besar akibat menanggalkan jabatannya. Pintu mereka di dunia politik justru makin terbuka.

"Hierarki yang harus dilalui untuk naik pangkat cukup panjang, sementara kalau di politik, meski gagal, mereka dapat mengelola suaranya di pemilu 2019," ujar dia.

Faktor kedua, yakni adanya peluang untuk menang. Adi menjelaskan, tidak mungkin seorang perwira tinggi aktif rela mengundurkan diri dari jabatannya jika tidak melihat peluang menang.

Adi memberi contoh Edy Rahmayadi yang menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara. Edy merupakan mantan Pangdam Bukit Barisan--salah satu wilayah Kodam Bukit Barisan adalah Sumut.

Di samping itu, Edy juga didukung oleh sejumlah partai politik yang kuat di antaranya Gerindra dan PKS serta PAN, Nasdem, dan Golkar. Modal-modal tersebut tentu membuat Edy percaya diri untuk menang dan rela menanggalkan jabatannya.

Begitu pula dengan Anton Charliyan yang bakal menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat. Anton pernah menjadi Kapolda Jawa Barat. Menurut Adi, Anton telah membangun jejaring yang kuat selama memimpin Polda Jabar.

Anton pun tentu percaya diri untuk menang karena didukung PDIP. Kepercayaan diri itu muncul karena PDIP memiliki riwayat sebagai salah satu partai kuat di Jabar.


Adi mengatakan, Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar memang tokoh yang lebih populer dibanding Anton. Namun, partai-partai pengusungnya tidak memiliki riwayat meraih banyak suara di Jawa Barat. Diketahui, Ridwan Kamil didukung oleh NasDem, PPP, PKB, dan Hanura. Sementara Deddy Mizwar didukung oleh Demokrat dan Golkar.

"Kalau PKS dan Gerindra punya mesin yang sollid, tapi figur mereka enggak kuat," tutur Adi.

Dari dua faktor itu bisa dikatakan kenapa para jenderal itu rela lompat pagar dari institusinya demi terjun ke dunia politik. Khususnya di Pilkada serentak 2018

"Jadi kira-kira itu motif-motif mengapa para jenderal mau lompat pagar ke politik," ujar Adi melanjutnya.
Kala Para Jenderal 'Lompat Pagar' dan Hasrat Politik di 2018Mantan Kapolda Jabar, Irjen Anton Charliyan juga ikut dalam Pilgub Jabar. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Kegagalan Parpol Cetak Kader

Hal yang kurang lebih serupa diutarakan Pengamat Intelijen dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.

Menurut Khairul, pangkat jenderal tetap memiliki gengsi yang tinggi di mata masyarakat. Akan tetapi, pangkat tersebut rela ditinggalkan demi hasrat aktualisasi diri yang masih dimiliki para jenderal.

"Karier sudah mentok, masa pensiun sudah tidak terlalu jauh tapi masih ingin aktualisasi diri. Perlu saluran lah. Salah satunya ya melalui pilkada ini," tutur Khairul.

Menurut Khairul, kepercayaan diri seorang jenderal untuk terjun ke politik juga lahir karena popularitas yang telah dimiliki.

Pangkat jenderal sebetulnya setara dengan pejabat eselon I atau direktur jenderal di kementerian. Namun, masyarakat cenderung lebih menaruh perhatian terhadap aktivitas di institusi militer atau kepolisan.

Karenanya, Khairul menganggap pangkat adalah modal bagi para jenderal karena merasa selama ini telah diperhatikan oleh masyarakat.

"Mereka merasa popularitas dan elektabilitasnya cukup layak untuk dikelola atau dimanfaatkan di pilkada," ujar Khairul.

Khairul juga menilai bahwa para jenderal juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan memanfaatkan popularitasnya kala partai politik tidak memiliki kader potensial.

Partai politik, kata Khairul, akan cenderung lebih memilih perwira tinggi dari pada memajukan kadernya sendiri yang belum siap secara popularitas maupun finansial.

"Dalam hal ini, tentu posisi jenderal-jenderal ini menarik bagi partai. Terutama karena selama ini sudah diendorse oleh media massa," kata Khairul.


Meski begitu, Khairul mengkritik langkah partai politik yang memboyong perwira tinggi aktif menjadi calon kepala daerah. Menurut Khairul, fenomena tersebut jelas merupakan kegagalan partai politik dalam menciptakan sosok calon pemimpin.

"Itu bukan rekrutmen yang bagus karena beda tipis dengan rekrutmen politisi dari kalangan artis," ucapnya.

Diketahui telah ada sejumlah perwira tinggi aktif, baik dari kalangan TNI maupun Polri, yang bakal maju dalam perhelatan Pilkada serentak 2018. Bahkan beberapa di antaranya sudah resmi menyatakan diri maju.

Pertama ada mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang telah resmi diusung Gerindra, PKS, PAN, NasDem, dan Golkar untuk menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara. Hanura juga diisukan turut mendukung Edy.

Kemudian, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Anton Charliyan telah resmi diusung oleh PDIP untuk maju sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat. Dia akan mendampingi calon gubernur Tubagus Hasanuddin yang juga merupakan pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal.

Lalu Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Safaruddin bakal maju sebagai bakal calon gubernur Kaltim berkat dukungan dari PDIP.

Terakhir, Komandan Korps Brigade Mobil Polri Irjen Murad Ismail yang akan maju sebagai calon gubernur Maluku lewat dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (osc)