Kepala Daerah Cuti, Layanan Publik Dijamin Takkan Terganggu

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia
Selasa, 09/01/2018 00:10 WIB
Kepala Daerah Cuti, Layanan Publik Dijamin Takkan Terganggu
Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono menjamin pelayanan publik tidak akan terganggu meski banyak kepala daerah yang mengajukan cuti. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri menjamin pelayanan publik akan tetap berjalan sebagaimana mestinya meski banyak kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang bakal cuti karena menjadi peserta Pilkada serentak.

"Pelayanan publik saya garansi tidak akan terbengkalai," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (8/1).

Dia mengamini bahwa kepala daerah yang ingin maju kembali dalam pilkada akan nonaktif dari jabatannya. Mereka wajib cuti untuk sementara dan tidak boleh menggunakan fasilitas dinas yang terkait dengan jabatannya.
Tapi, bukan berarti pelaksanaan pemerintah daerah dan pelayanan publik menjadi terbengkalai.

Segala tugas yang selama ini diemban akan dijalankan oleh bawahannya. Apabila gubernur yang ingin maju kembali menjadi calon gubernur di daerah yang sama, maka tugas kepemimpinan dilaksanakan wakil gubernur. Begitupun jika bupati atau wali kota yang maju kembali. Wakil bupati dan wakil wali kota yang menjadi pimpinan pemerintahan daerah.

"Yang mereka lakukan selama ini didelegasikan ke bawah, itu sudah jadi SOP (standar operasional prosedur) di birokrasi," kata Sumarsono.

Kemudian apabila gubernur dan wakil gubernur kembali menjadi pasangan calon, maka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menunjuk seorang pejabat tinggi di lingkungan Kemendagri untuk menjadi penjabat sementara (pjs). Pjs itu akan menggantikan tugas gubernur dan wakil gubernur setempat.

Pernyataan Sumarsono itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).

"Kalau dulu (bernama) Pelaksana tugas atau Plt. Sekarang nama ini untuk sinkronisasi diubah jadi Pjs," kata Sumarsono.

Apabila bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wali kota yang maju kembali menjadi pasangan calon di daerah yang sama, maka gubernur di provinsi tersebut yang menyiapkan Pjs. Gubernur menyiapkan Pjs dari kalangan pejabat tinggi pratama di pemerintahannya.

Gubernur mengusulkan tiga calon Pjs kepada Mendagri. Nantinya, Mendagri yang akan menunjuk salah satu calon yang diusulkan gubernur untuk dijadikan Pjs. Mekanisme tersebut tertuang dalam Permendagri No. 84 tahun 2016 Pasal 5 ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3).

"Jumlah (Pjs) saya belum bisa sebutkan. perkiraan kayaknya Pilkada ini mungkin lebih banyak dibanding Pilkada sebelumnya," ujar Sumarsono.
(ugo/ugo)