Kurang Dukungan di Sumut, PDIP Masih Rembuk dengan PPP

Ramadhan Rizki Saputra, CNN Indonesia
Selasa, 09/01/2018 23:22 WIB
Kurang Dukungan di Sumut, PDIP Masih Rembuk dengan PPP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih berupaya menjalin koalisi dengan PPP di Pilgub Sumut. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih berupaya menjalin kesepakatan koalisi dengan PPP di Sumatera Utara.

Hasto mengatakan kedua partai masih membangun kesepahaman guna menyukseskan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus di Sumut.

"Sumut masih memerlukan sebuah proses untuk finalisasi, tetapi saat ini belum menerima hasil tersebut, dan sedang dibangun kesepahaman antara mbah Maimun (Zubair) dengan ibu Megawati (Soekarnoputri),” kata Hasto di kediaman Megawati, Jakarta, Selasa (9/1).

Hasto mengatakan dirinya terus berkomunikasi dengan PPP untuk mendapatkan hasil positif terkait koalisi di Sumut.

Menurutnya, kesimpulan proses ini akan diumumkan esok, berbarengan dengan pengumuman Cawagub Jatim.
"Besok kita lihat, pengumumannya setelah acara HUT PDIP," ujar Hasto.

Ditemui di tempat yang sama, Sihar enggan berkomentar banyak soal pencalonannya yang belum mendapatkan dukungan dari PPP.

Ia hanya mengatakan pembicaraan antara PDIP dan PPP untuk berkoalisi di Sumatera Utara tengah mengalami kemajuan.

"Sekarang ini no comment dulu mas. masih progressing," ujar Sihar singkat sambil menuju mobilnya. 
PDIP mempunyai jatah 16 kursi di DPRD Sumut. Artinya partai itu harus berkoalisi untuk memenuhi syarat 20 kursi untuk pencalonan.

Parpol pimpinan Megawati itu telah resmi mengusung Djarot Saiful Hidayat di Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dipasangkan dengan Sihar Sitorus.

Selain Djarot-Sihar, dua pasangan lain yang mengikuti Pilgub Sumut yakni JR Saragih-Ance Selian yang telah mengantongi 20 kursi dari Demokrat, PKB, dan PKPI. Selain itu, ada pula Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang mendapatkan dukungan 50 kursi dari Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, dan Nasdem.

(aal)