Khofifah Jadi Cagub Jatim, Opsi Reshuffle Menguat

Muhammad Andika Putra, CNN Indonesia
Rabu, 10/01/2018 07:42 WIB
Khofifah Jadi Cagub Jatim, Opsi Reshuffle Menguat
Khofifah telah mengajukan pengunduran diri sebagai menteri sosial. Momen ini dinilai bisa menjadi pintu masuk untuk reshuffle kabinet Jokowi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto menilai, pengunduruan diri Khofifah Indar Parawansa dari jabatan menteri sosial bisa menjadi pintu masuk bagi Presiden Joko Widodo untuk merombak kabinet atau reshuffle.

"Kalau Khofifah mundur, momen itu bisa jadi pintu masuk Jokowi untuk untuk reshuffle menteri kabinet kerja. Reshuffle bisa dilakukan ketika Khofifah ditetapkan KPUD atau ketika Khofifah terpilih," kata Erwan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (9/1).

Khofifah telah meminta izin mendaftarkan pencalonan gubernur ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur. Pendaftaran dibuka 8-10 Januari 2018.


Dia menyerahkan surat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin dan memohon izin mundur dari menteri jika telah sah ditetapkan KPUD sebagai cagub Jatim. Sementara Jokowi masih melakukan kunjungan kerja ke Kupang dan Pulau Rote, dan beraktivitas kembali hari ini.

Erwan menilai wajar bila Jokowi memanfaatkan momen Khofifah mundur untuk reshuffle menteri. Jokowi bisa mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai kurang. Kerja maksimal sangat dibutuhkan jelang Pilpres 2019 untuk menambah suara.

Apalagi, kata Erwan, menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto masih menduduki kursi menteri. Padahal Jokowi sempat menyatakan menteri tidak boleh rangkap jabatan ketua umum partai.


"Kemungkinan reshuffle makin kuat untuk sekalian ganti posisi Airlangga, tapi politik itu dinamis dan sesuai kebutuhan. Bisa juga reshuffle tidak ada, hanya mengganti posisi yang kosong saja," kata Erwan.

Khofifah adalah menteri yang bukan berasal dari partai koalisi Indonesia Hebat. Dengan begitu Jokowi lebih leluasa memilih orang untuk menggantikan posisi khofifah, bisa dari kalangan profesional atau relawan yang mendukungnya.

Erwan mengatakan, Jokowi juga bisa memilih orang untuk posisi Khofifah dengan kader partai koalisi guna memperkuat suara, meski juga bukan tak mungkin kursi menteri sosial diisi oleh kader partai di luar koalisi untuk mendapat dukungan suara.

"Partai di luar koalisi itu seperti Demokrat, partai yang bukan oposisi lebih mudah ditarik ke koalisi. Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat ramai diperbincangkan mengisi posisi menteri sosial. Itu mungkin terjadi," kata Erwan.


Menurut Erwan, Jokowi tidak akan menyia-yiakan pergantian menteri dengan orang yang memiliki kinerja kurang baik. Siapapun pengganti Khofifah, Jokowi akan memilih orang yang dapat menjaga atau menambahkan suara di pilpres 2019. (pmg/gil)