MUI: Jangan Catut Nama Kami dan Ormas Islam Selama Pilkada

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia
Kamis, 11/01/2018 10:38 WIB
MUI: Jangan Catut Nama Kami dan Ormas Islam Selama Pilkada
Ilustrasi. MUI meminta seluruh ormas Islam konsisten bersikap netral selama pilkada. (CNN Indonesia/ Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat tidak mencatut nama lembaganya saat memberikan dukungan kepada calon kepala daerah di 171 daerah. MUI juga mengimbau agar pendukung kandidat tidak mengatasnamakan ormas Islam selama Pilkada serentak 2018.

"Jikalau soal dukung mendukung, maka MUI mengimbau jangan membawa-bawa nama MUI dan ormas Islam," ucap Wakil Sekjen MUI Nadjamuddin Ramli kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (10/1)

Nadjamuddin ingin pilkada serentak berjalan dengan suasana damai dan harmonis tanpa ada yang mencatut nama MUI terutama saat berkampanye.


Dia juga meminta kepada seluruh pengurus ormas Islam untuk tidak menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon atas nama organisasi. Nadjamuddin meminta seluruh ormas Islam konsisten bersikap netral dalam ajang politik pilkada.

"Ormas Islam bukan parpol. Semua visi misi ormas Islam untuk memberdayakan para anggotanya," ujar Nadjamuddin.

Sementara, Sekjen MUI Anwar Abbas juga mengimbau kepada umat Islam untuk menggunakan hak suaranya pada pilkada serentak.

Selain itu, dia juga meminta umat Muslim agar tidak menyudutkan, meremehkan, atau menghina agama dan suku kelompok yang mendukung pasangan calon berbeda.

"Menyudutkan agama suku dan ras tertentu tidak boleh. Berkampanye harus berakhlak, beretika, serta mematuhi peraturan peraturan yang berlaku di dalam negara Republik Indonesia," ucap Anwar.


Dia ingin masyarakat khususnya umat Islam menjaga persatuan dan kesatuan meski berbeda pilihan calon yang didukung saat pilkada. Di samping itu, para kandidat juga diminta berkampanye dengan beradu program, bukan malah menyudutkan agama dan suku calon lainnya.

"Harus berorientasi kepada program-program yang bisa menyejahterakan dan bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur Anwar.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan hal serupa. Menurutnya, pilkada serentak akan menerbitkan tensi politik yang tinggi dan bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Oleh karena itu, dia meminta kepada setiap pasangan calon kepala daerah untuk berkontestasi dengan cara yang santun dan tidak provokatif, serta senantiasa mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok.


Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mengedepankan kerukunan dan kedamaian selama pilkada berlangsung. Jangan sampai ada yang terprovokasi. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan berita palsu atau hoax yang merugikan pihak lain.

"Agar pemilukada dapat terselenggara dengan lancar dan aman tidak ada halangan suatu apa pun," kata Zainut. (pmg/osc)