Analisis

Mahar di Pilkada, Lingkaran Setan dan Politik Dagang Sapi

Oscar Ferry , CNN Indonesia
Jumat, 12/01/2018 13:18 WIB
Mahar di Pilkada, Lingkaran Setan dan Politik Dagang Sapi
Ilustrasi mahar politik. (Thinkstock/Wavebreakmedia).
Jakarta, CNN Indonesia -- La Nyalla Mahmud Mattalitti blak-blakan mengaku dimintai uang Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar bisa maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018. Kata La Nyalla, mahar itu menjadi syarat agar dia bisa diusung Gerindra dalam kontestasi pesta demokrasi di Jatim.

Dalam pernyataannya kemarin, La Nyalla mengatakan uang Rp40 miliar diminta untuk honor saksi di tempat pemungutan suara. Dalam perhitungannya, biaya saksi dibutuhkan sekitar Rp28 miliar dengan rincian Rp200 ribu untuk dua orang saksi di 68 ribu TPS.

Sejatinya, fenomena mahar politik menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz bukan hal baru. Apalagi dalam ajang pemilu seperti pilkada, para bakal calon akan kerap diminta mahar oleh parpol dengan alasan-alasan klasik.

"Alasannya selalu klasik, biaya saksi dan mobilisasi massa. Padahal biasanya justru dinikmati segelintir elite," ujar Donal Fariz kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).

Donal mengatakan, sangat langka ada partai yang tidak meminta mahar kepada bakal calon yang ingin maju dalam pilkada. Ada beberapa faktor yang membuat tak ada permintaan mahar itu.

"Misalkan elektabilitas kandidat sangat tinggi atau disiasati dengan cara di bayar belakang," ucapnya.

Kepada CNNIndonesia.com, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat menambahkan, mahar yang harus dikeluarkan oleh bakal calon memang tidak bisa dinafikkan. Artinya, keinginan atau niat seseorang mencalonkan diri harus diiringi dengan kekuatan finansial.


Kekuatan finansial bakal calon itu seolah menjadi syarat mutlak karena tak lepas dari kondisi partai politik itu sendiri.

"Ketika partai tidak punya uang, iuran anggota tidak berjalan, hidup dari simpatisan, akhirnya dia butuh dana. Ya kemudian karena dia tidak punya uang, dia menarik orang luar, dan minta duit," ujarnya.

Politik Dagang Sapi dan Lingkaran Setan

Salah satu krisis dalam dunia perpolitikan saat ini yang menjadi perhatian serius, yakni partai-partai tak mampu menciptakan kader yang mumpuni. Hal ini menjadi salah satu penyebab maraknya mahar politik.

Partai yang tak memiliki kader berkualitas untuk dimajukan dalam pilkada maka akan memilih mendukung kandidat dari eksternal. Di satu sisi, kandidat non kader partai tentu juga harus punya kendaraan untuk bisa ikut bertarung di pilkada.


Dua hal itu menjadi benang merah yang berujung pada kompromi. Cecep menyebut kompromi ini sebagai politik dagang sapi. Maksudnya, kompromi-kompromi yang terjadi antara partai dengan kandidat eksternal dilakukan di balik layar, salah satunya permintaan mahar.

"Karena partai tidak punya kader mumpuni, akhirnya outsource dari luar. Akhirnya ada kompromi. Ini yang namanya politik dagang sapi. Akhirnya ada permintaan mahar," kata dia.

Tentunya mahar politik yang tidak kecil bukan tanpa imbas. Para calon terpilih nantinya berpotensi bekerja tidak memprioritaskan rakyat, melainkan memikirkan bagaimana dia mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkan.

Ujung-ujungnya, yang bersangkutan akan melakukan perbuatan koruptif di pemerintahan yang dia kendalikan.

"Akhirnya jadi pragmatis. Bukan untuk kepentingan rakyat dulu, tapi bagaimana dia mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan. Ada kemungkinan untuk korupsi," ujar Cecep.


Donal juga mengamini hal tersebut. Menurutnya praktik-praktik seperti ini bak lingkaran setan. Biaya politik begitu mahal, ketika terpilih maka kepala daerah tak lagi mementingkan rakyat, tetapi memikirkan bagaimana caranya modal politik bisa kembali, salah satunya dengan melakukan korupsi.

"Efek terbesar ya korupsi. Ini yang menyebabkan korupsi tidak kunjung tuntas. Karena korupsi otomatis korbannya adalah rakyat. Di situ lingkaran setannya," ujar Donal.

Donal menambahkan, salah satu cara mencegah terus tumbuhnya praktik semacam ini, yakni dengan meningkatkan pendanaan partai. Pemerintah sendiri sudah menetapkan dana bantuan partai naik dari sebelumnya Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara.

Ke depannya, pemerintah bisa menaikkan lagi bantuan dana partai tersebut agar partai bisa hidup tanpa perlu minta mahar politik.

"Naikkan pendanaan partai. Itu salah satu solusinya walaupun tidak akan menghapus praktik ini, tapi setidaknya mengurangi," ucap Donal.

(osc)