Alumni 212 Beberkan Syarat dari Prabowo bagi Kandidat Pilkada

Tiara Sutari, CNN Indonesia
Sabtu, 13/01/2018 15:02 WIB
Alumni 212 Beberkan Syarat dari Prabowo bagi Kandidat Pilkada
Ketua Umum DPP Garda 212 Ansufri Idrus Sambo menyebutkan sejumlah syarat yang diminta Prabowo Subianto kepada calon kepala daerah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum DPP Garda 212 Ansufri Idrus Sambo mengungkapkan sejumlah syarat yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bagi setiap orang yang ingin mencalonkan diri pada pilkada serentak 2018. Salah satu syaratnya, kata Sambo, adalah uang.

Sambo menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan La Nyalla Mattalitti pada tengah pekan ini soal sejumlah uang yang harus disetor kepada Prabowo sebelum maju sebagai calon gubernur dalam pilgub Jawa Timur. Sambo mengatakan, penjelasan perlu disampaikan karena La Nyalla telah mencatut nama Alumni 212.

Sambo sebelumnya dikenal sebagai Ketua Presidum Alumni 212 sebelum posisinya di struktur tersebut digantikan Slamet Maarif yang juga dikenal sebagai juru bicara Front Pembela Islam (FPI).

Sambo mengaku selama ini dirinya sering terlibat dalam pengajuan calon bupati, walikota, maupun gubernur kepada parpol didukung Alumni 212. Partai yang dimaksud yaitu Gerindra, PAN, dan PKS. 

Sementara Garda 212, kata Sambo, dibentuk sebagai wadah bagi alumni dan simpatisan aksi 212 yang ingin berkiprah dalam politik praktis.


"Saya juga mengajukan beberapa nama ke parpol milik Pak Prabowo, Pak Amien (Rais), saya tahu proses itu bagaimana, maka kami ingin sampaikan ini," katanya.

Menurut Sambo, Prabowo selalu mengajukan tiga syarat utama setiap ada orang yang mendatanginya untuk meminta dukungan politik dalam pilkada.

“Kami menyayangkan pernyataan La Nyalla, apalagi soal mahar itu. Memang benar, Pak Prabowo selalu mengajukan tiga syarat,” kata Sambo di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

Dia menyebutkan tiga syarat itu meliputi dana, elektabilitas, dan kesanggupan mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2019 mendatang.


“Pertama, beliau akan bertanya, ada dananya, enggak? Kedua, bisa menang, enggak? Lalu yang terakhir kesanggupan dukung beliau (Prabowo) di pilpres,” ujar Sambo.

Alumni 212 Beberkan Syarat dari Prabowo bagi Peserta PilkadaAlumni 212 menyayangkan pernyataan La Nyalla soal mahar untuk Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Terkait dana, diakui Sambo, memang ditanya Prabowo saat ada yang datang meminta dukungan. Dana menjadi penting karena memang akan diperlukan ketika masa kampanye berlangsung.

“Jadi bukan mahar, tapi persiapan untuk kampanye. Tentu kualitas harus ada, elektabilitas harus punya, dan jangan lupa isi tas juga,” katanya.

Menurut Sambo, hal ini masuk akal sebab mahalnya biaya kampanye saat ini memang harus bisa ditanggung calon kepala daerah, maka otomatis kandidat pun harus memiliki dana yang cukup.


Prabowo sendiri kata dia, tak mau rugi dengan menyediakan dana talangan untuk mendukung calon yang mendatanginya itu.

“Ya, kan sekarang politik itu high cost. Mahal, kata Pak Prabowo kenapa dia tanya di depan (kesanggupan dana) karena dia enggak mau janji-janji saja. Katanya ‘enggak mau rugi gue, sudah capek keluarin SK, sekarang pas kampanye gue juga yang harus nyari dana’” kata Sambo.

Soal dana Rp40 miliar yang disebut-sebut La Nyalla, Sambo menilai jumlah itu terlalu kecil. Menurutnya, daerah lain seperti Bogor bisa menghabiskan Rp50 miliar.

“Masa Jatim cuma Rp40 miliar doang,” kata dia.

Sebelumnya, La Nyalla menegaskan, uang Rp40 miliar yang diminta Prabowo bukanlah uang mahar, melainkan sebagai uang saksi. La Nyalla mengaku motifnya membongkar permintaan itu hanya ingin mengungkapkan kebenaran.

Sementara Gerindra menyatakan tidak akan mengambil langkah hukum atas tudingan kadernya itu. Gerindra akan menyelesaikan masalah itu melalui jalur silaturahmi.

"Kami lakukan silaturahmi, mediasi, melakukan cara-cara untuk menyelesaikan masalah secara mufakat. Saya yakin masalah partai dengan kader bisa diselesaikan mufakat," kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, Jumat (12/1).

(pmg/kid)