Bau Politik di Balik Polemik Cantrang

Tiara Sutari, CNN Indonesia
Jumat, 19/01/2018 13:56 WIB
Bau Politik di Balik Polemik Cantrang
Polemik cantrang rentan dipolitisasi demi kepentingan politik jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- "Pak Presiden mau pilih kami atau cantrang? Mau pilih Susi atau kami rakyatmu yang disiksa menterimu?" penggalan kalimat itu menggema dalam komando aksi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/1). Puluhan ribu nelayan daerah memadati Monas siang itu.

Para nelayan menuntut pemerintah membatalkan larangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan di laut Indonesia.

Perwakilan nelayan lantas diundang Presiden RI Joko Widodo, yang juga didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, untuk berembuk di Istana. Mereka berkompromi mengenai perpanjangan izin penggunaan cantrang sebelum peralihan alat tangkap, namun dengan syarat.

Dari pertemuan tersebut, nelayan menafsirkan bahwa pemerintah bersepakat mencabut larangan penggunaan cantrang.


Susi keesokan harinya menggelar jumpa pers untuk meluruskan bahwa tak ada pencabutan peraturan menteri yang melarang penggunaan cantrang.

Dalam jumpa pers yang juga ditayangkan langsung oleh akun Twitter KKP tersebut, Susi menyinggung politisasi di balik polemik larangan cantrang.

"Politisi silakan bersaing, bermain, mencari simpati daripada publik. Silakan, tapi jangan bermain dengan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk masa depan bangsa ini. Itu pesan saya," kata Susi, Kamis (18/1).

Bau Politik di Balik Polemik CantrangPresiden Jokowi menerima perwakilan nelayan di Istana Merdeka. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Bukan sekali Susi menyinggung politikus terkait polemik cantrang. Pada Mei tahun lalu, Susi pernah mengingatkan pihak tertentu tak mempolitisasi cantrang. Saat itu Susi berkata, cantrang bukan komoditas yang bisa digunakan sebagai ajang menjatuhkan tokoh politik lain demi kepentingan politik mereka.

Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman, Ahmad Sabiq, mengamini bahwa polemik cantrang sangat rentan dipolitisasi. Terlebih Indonesia kini memasuki tahun politik Pilkada 2018, menjelang Pilpres 2019.

Ibarat petani, kata Sabiq, nelayan merupakan lumbung basis pemilih yang jadi incaran untuk mendulang suara.

Sabiq menyoroti polemik cantrang erat kaitannya dengan Pilkada Jawa Tengah. Hal itu merujuk pada enam wilayah yang untuk sementara telah dipersilakan kembali menggunakan cantrang, yakni Batang, Tegal, Rembang, Pati, Juwana, dan Lamongan. Kecuali Lamongan, Jawa Timur, semua wilayah yang disebut Susi berada di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.

"Mas Ganjar (Pranowo) dan Kubu Pak Sudirman Said pasti akan berebut hati nelayan, tidak mungkin tidak. Nelayan sama dengan petani. Basis pilihan yang banyak," kata Sabiq kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (19/1).

Tak salah memang jika nelayan merupakan basis kuat untuk mendulang suara. Dari data yang diterima CNNIndonesia.com dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kapal nelayan yang terdaftar menggunakan cantrang untuk kawasan Pantura saja ada 1.200 kapal.


Direktur Perikanan Tangkap Agus Suherman mengatakan, dari jumlah kapal itu diperkirakan jumlah nelayan dan pekerjanya bisa mencapai tiga kali lipat.

Jumlah kapal yang didata KKP itu berbeda dengan data yang dimiliki Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI). Ketua ANNI basis Tegal, Suyoto menyebut jumlah kapal nelayan cantrang di wilayahnya mencapai 5.000 kapal.

"Untuk nelayan memang tak ada perhitungan pasti," kata Suyoto.

Bau Politik di Balik Polemik CantrangNelayan memprotes kebijakan cantrang Susi Pudjiastuti. ANTARA FOTO/Ardiansyah)

Badan Pusat Statistik pada 2013 mencatat, warga yang berprofesi sebagai nelayan di Jawa Tengah mencapai lebih dari 203 ribu nelayan. Jika angka tersebut merujuk pada warga yang memiliki hak pilih, maka nelayan di Jawa Tengah setidaknya mewakili 0,7 persen suara dari daftar pemilih tetap 2014 yang mencapai lebih dari 26 juta jiwa.

Meski terbilang kecil, Sabiq menilai keterlibatan nelayan di Pilkada sangat potensial dan berpengaruh karena merepresentasikan kalangan masyarakat bawah. Pengaruhnya pun tak sebatas di Jawa Tengah, tapi juga bakal memberi ekses pada nelayan di seluruh Indonesia jelang Pilpres 2019.

"Mas Ganjar (Pranowo), Pak Sudirman Said tentu akan berebut. Tapi ingat nelayan juga sudah banyak yang cerdas," kata Sabiq.

Sabiq menilai polemik cantrang sangat mungkin dijadikan alat untuk menggelincirkan salah satu pasangan. Jika cantrang total dilarang, kata Sabiq, polemik tersebut bisa menjadi batu sandungan bagi Ganjar selaku petahana.

Sementara bagi kubu Sudirman Said sebagai bapaslon penantang yang maju bersama anggota DPR, Ida Fauziyah, cantrang bisa dimanfaatkan sebagai bahan kampanye --selain beberapa hal lain yang dinilai dapat mengganjal Ganjar yang menggandeng Taj Yasin sebagai pendampingnya.

Bagaimanapun, kata Sabiq, suara nelayan tersebut masih cair hingga hari pencoblosoan pada 21 Januari 2018.

“Memang belum bisa dipastikan. Tapi untuk saat ini nelayan akan mendukung si orang yang mendampingi Presiden sampai ada keluar (kebijakan) cantrang boleh melaut,” kata Sabiq. (kid)