Polri Enggan Komentari Polemik Dua Jenderal Jadi Plt Gubernur

Martahan Sohuturon, CNN Indonesia
Jumat, 26/01/2018 15:17 WIB
Polri Enggan Komentari Polemik Dua Jenderal Jadi Plt Gubernur
Setyo Wasisto menolak berkomentar saat ditanya status dua jenderal bintang dua apakah akan rangkap jabatan bila nantinya disetujui untuk menjadi Plt gubernur. (CNN Indonesia/M. Andika Putra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menolak menjelaskan seputar usulan dua perwira tinggi (Pati) Polri menjadi pelaksana tugas (Plt) kepala gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Setyo mengatakan, tidak mau berkomentar lagi seputar hal tersebut karena telah dijelaskan oleh anak buahnya, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul.

“Saya tidak mau komentar. Sudah dijelaskan Pak Martinus, titik,” kata Setyo kepada wartawan saat ditemui di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/1).

Ia pun kembali menolak saat ditanya seputar status dua jenderal bintang dua, Irjen Mochamad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin, apakah akan rangkap jabatan bila nantinya disetujui untuk menjadi plt gubernur.

Sebab, dua Pati Polri tersebut merupakan pejabat di lingkungan Mabes Polri saat ini. Iriawan menjabat Asisten Kapolri bidang Operasi (As Ops), sedangkan Martuani adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

“Sudah dijelaskan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui telah mengusulkan Iriawan dan Martuani sebagai Plt. Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Namun, usulan tersebut menjadi polemik dan mendapatkan sorotan publik.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, penempatan pejabat polisi di posisi Plt. Gubernur bakal terhambat dengan masalah kompetensi.

Sebab, karakter pemimpin dari jajaran aparat keamanan dan penegak hukum berbeda dengan karakter kepala daerah yang harus menjalankan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Bukan sebatas mencegah kerawanan dalam penyelenggaran Pilkada.

"Lebih baik posisi itu diisi oleh orang yang punya kemampuan terkait tugas kepala daerah, tata kelola daerah, dan pelayanan publik,” kata Titi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/1).

Jika dipaksakan, Titi khawatir tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik di dua provinsi itu akan terganggu.

(djm)