Beda Sikap Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil soal Meikarta

Tiara Sutari, CNN Indonesia
Selasa, 13/03/2018 09:25 WIB
Beda Sikap Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil soal Meikarta
Debat antarkandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, pada Senin (12/3), membahas berbagai topik salah satunya pembangunan kawasan hunian Meikarta. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)
Bandung, CNN Indonesia -- Izin pembangunan wilayah hunian baru Meikarta di Cikarang, Bekasi, menjadi salah satu persoalan yang dibahas usai debat antarpasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang berlangsung Senin (12/3) malam di Kota Bandung.

Calon gubernur Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum berbeda pandangan dengan lawannya, calon wakil gubernur Dedi Mulyadi yang berduet dengan Deddy Mizwar.

Dedi memastikan tak ada yang salah dengan izin pembangunan Meikarta. Lagi pula, kata Dedi, Meikarta memang sudah diizinkan di pemerintah tingkat provinsi.

"Meikarta kan sudah diijinkan dan sudah direkomendasikan oleh provinisi dan izin lokasinya sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten sejak lama. Artinya, kan Pemkab tidak mungkin mencabut, Provinsi juga sudah rekomendasikan," kata Dedi usai debat di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, tadi malam.


Dedi mengatakan andai saat ini muncul problem terkait pembangunan kota baru itu, maka yang harus dilakukan adalah mencari solusi yang tepat, bukan langsung menutup pembangunannya.

"Ada problem ya cari solusinya, yang harus kita lakukan itu solusi," kata dia.

Dia pun menyebutkan sejumlah hal dalam megaproyek Meikarta yang bisa menguntungkan masyarakat. Salah satunya adalah pajak yang akan masuk ke kantong pemerintah. Dedi berkata, Meikarta bisa menghasilkan nilai pajak yang cukup fantastis. Tak hanya dari pajak bangunan dan tanah, kota baru ini bisa hasilkan pajak perhotelan, wisata, flyer, iklan, hingga pamflet.

Keuntungan itu, menurut Dedi, bisa dialokasikan untuk pembangunan desa-desa kumuh yang ada di sekitar Meikarta.

"Jadi nanti ada Meikarta versi lain yang muncul dari pajak Meikarta ini," janjinya.

Dengan keuntungan dari megaproyek Meikarta, Dedi yakin bisa menjadi modal bagi pemerintah kabupaten untuk membuat fasilitas publik yang tak kalah baik dari yang dibuat pihak swasta.

"Manfaatkan duit pajaknya, itu solusi," kata dia.


RK Ancam Meikarta

Hal sebaliknya diungkapkan calon Gubernur nomor urut satu Ridwan Kamil. Pria yang masih menjabat Wali Kota Bandung itu menyatakan bakal tegas menutup Meikarta jika tak mematuhi hukum.

"Jika sesuai hukum tidak ada alasan tidak diterima, tapi kalau melanggar hukum dan prosedur pasti kami lawan," ujar Ridwan.

"Saya beberapa kali larang bangun apartemen di Bandung karena melanggar. Nah, sikap saya gitu ke Meikarta," kata pria yang karib disapa Kang Emil ini.


Soal Meikarta ini juga melibatkan pasangan nomor urut dua, Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan.

Saat debat, Anton menyentil Deddy Mizwar yang masih berstatus Wakil Gubernur Jawa Barat karena memberikan izin pembangunan kawasan hunian baru itu yang sebelumnya ditolak Pemprov Jabar.

"Ini bukan Mei-Mei, tapi Mei yang dekat Jakarta. Pemprov Jabar awalnya menolak, tapi kok akhirnya didukung juga? Biar masyarakat tahu semua," kata Anton.
(wis/kid)