Bawaslu Belum Terima Pelanggaran Netralitas Polri di Jabar

Ramadhan Rizki, CNN Indonesia
Kamis, 21/06/2018 06:51 WIB
Bawaslu Belum Terima Pelanggaran Netralitas Polri di Jabar
Bawaslu Jabar saat menggelar keterangan pers. (CNN Indonesia/Huyogo Simbolon)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran netralitas polisi maupun prajurit TNI selama penyelenggaraan pilgub Jawa Barat 2018.

Ia menyebutkan Bawaslu mendapatkan laporan 425 kasus dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) sepanjang pilkada serentak di sejumlah wilayah. Dari data itu, Jawa Barat merupakan daerah dengan dugaan jumlah pelanggaran terbanyak, yaitu 163 kasus.

"Sekarang kami belum pernah menerima ada laporan dari Jawa Barat. Perlu diingat, kami belum pernah menerima laporan pelanggaran netralitas oleh kepolisian atau TNI, jadi harus berangkat dari bukti pelanggaran ini dulu," ujar Fritz saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (20/6).


Meski demikian, ia menyatakan Bawaslu tetap mengawasi potensi pelanggaran netralitas aparat TNI/Polri maupun ASN di pilgub Jawa Barat. Terlebih usai ada keputusan pemerintah mengangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Mochammad Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

Fritz mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Dalam Negeri dan TNI/Polri untuk mengawasi netralitas aparat di perhelatan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019.

"Jadi kami melakukan pengawasan sudah lama dibanding yang sekarang," ujarnya.

Fritz enggan berkomentar lebih lanjut soal pelantikan Komjen Iriawan sebagai Penjabat Sementara Gubernur Jawa Barat. Ia mengatakan pihaknya tetap membutuhkan peran pemerintah daerah dan pihak kepolisian untuk mensukseskan pilkada serentak.


"Kami berpendapat peran Pemda dibutuhkan saat masa tenang, dari Satpol PP untuk menurunkan alat peraga, polisi untuk menjaga logistik, peran gubernur untuk menyarankan masyarakat ikut mencoblos. Nah, kami Bawaslu tak masuk ke polemik [pelantikan Komjen Iriawan] itu," ujarnya.

Bawaslu Belum Terima Laporan Pelanggaran Netralitas PolisiMendagri Tjahjo Kumolo (kiri) memasang tanda pangkat kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M. Iriawan (kanan). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Iriawan Awasi ASN

Selepas dilantik, Iriawan berjanji akan menjalankan tugas gubernur sebaik mungkin. Dia pun berharap masyarakat tak ragu, khususnya terkait isu netralitas selama penyelenggaraan pilgub Jabar.

"Salah satu tugas saya di sini mengawasi ASN untuk netral. Saya akan tindak jika ada anak buah saya nanti tidak netral," ujarnya di Bandung.

Iriawan berusaha membantah pihak-pihak yang meragukan netralitasnya selaku penjabat Gubernur Jawa Barat. Ia pun meminta segala tudingan yang ditujukan kepadanya harus memiliki dasar yang kuat dan jelas.

"Tolong jelaskan, tidak netralnya saya di mana. Saya ke sini sudah jalan semua, kampanye pilkada sudah selesai, debat, uang (anggaran) sudah dibagikan juga, bagaimana coba tolong tunjukkan. Kalau menuduh orang itu ya, harus berdasar lah," kata pria yang akrab disapa Iwan.

Komjen Iriawan diangkat menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang habis masa jabatannya 13 Juni lalu. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 18 Juni 2018. Padahal sebelumnya posisi itu kabarnya bakal diisi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa.
(hyg)