Jelang Pilkada Serentak, MUI Berharap Tak Ada Politik Kotor

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia
Minggu, 24/06/2018 14:16 WIB
Jelang Pilkada Serentak, MUI Berharap Tak Ada Politik Kotor
MUI mengimbau kepada masyarakat agar perbedaan pilihan disikapi dengan penuh kedewasaan, dan setiap orang mesti menghormati pilihan masing-masing. (ANTARA FOTO/Saiful Bahri)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi meminta kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye hitam dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018. 

"Para peserta Pemilukada baik pasangan calon, partai politik, dan tim sukses hendaknya dapat menciptakan suasana yang kondusif, menjauhkan dari praktik politik kotor seperti kampanye hitam, provokasi, intimidasi, ujaran kebencian, fitnah, dan politik uang," ucap Zainut melalui siaran pers, Minggu (24/6).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menghelat pemungutan suara Pilkada 2018 di 171 daerah secara serentak.

Zainut mengimbau kepada masyarakat agar perbedaan pilihan disikapi dengan penuh kedewasaan. Tiap orang mesti menghormati atas pilihannya masing-masing. Menurutnya, di balik perbedaan yang niscaya dalam pilkada, ada kepentingan bersama yang mesti diutamakan, yakni persatuan dan kesatuan.


"Mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan golongan. Menjunjung tinggi semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan," imbuh Zainut.

Zainut juga meminta kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama agar berperan aktif dalam menjaga situasi supaya tetap tenang. Para tokoh agama dan masyarakat mesti menjadi perekat persatuan bangsa.

"Ikut serta membantu mendinginkan suasana selama masa tenang, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal," ucapnya.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan. Jika tidak, masyarakat bakal sulit untuk menentukan pilihan berdasarkan pemikiran yang jernih dan rasional akibat situasi yang tidak kondusif.


Zainut tidak ketinggalan mengimbau kepada masyarakat agar memilih pemimpin atas pertimbangan yang matang. Menurutnya, memilih calon kepala daerah mesti berdasarkan pada kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Masyarakat, khususnya umat Islam, mesti memilih pemimpin yang jujur dan mampu melindungi serta memberikan rasa aman serta mampu memberikan perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan di masyarakat.

"Juga memilih pemimpin yang jujur, amanah, cerdas (fathonah) aspiratif dan komunikatif (tabligh)," ujarnya.

Terakhir, Zainut meminta kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu agar selalu profesional. Setiap petugas wajib bersikap jujur dan adil. Zainut menilai itu suatu hal yang mutlak demi menciptakan pilkada yang tertib, aman, dan damai.


"Sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran, gembira tanpa adanya tekanan dan paksaan," kata Zainut. (ayp)