Pengamat: Pilkada Serentak 2018 Bebas Isu SARA

Mesha Mediani, CNN Indonesia
Jumat, 29/06/2018 21:14 WIB
Pengamat: Pilkada Serentak 2018 Bebas Isu SARA
Pilkada serentak 2018 disebut bebas dari unsur SARA. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengaku bahagia lantaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 pada Rabu (27/6) kemarin berlangsung aman dan damai.

Menurutnya, Pilkada Serentak 2018 patut diapresiasi karena terbebas dari isu suku, agama, ras, dan adat (SARA). Hal ini berbanding terbalik dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Ditambah lagi, lanjut Siti, tutur kata dan perilaku para calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018 masih terukur. Berbeda dengan pembawaan mantan cagub DKI yang kini dibui karena kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang 'blak-blakan'.

"Kita dengar sendiri, (isu SARA) ndak muncul. Jadi asumsi-asumsi, ketakutan-ketakutan apa yang terjadi di Pilkada DKI nanti Jabar rusuh, Papua rusuh itu asumsi tak mendasar," kata Siti ketika dihubungi, Jumat (29/6).


Siti berpendapat komentar-komentar seperti yang dilontarkan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani bahwa Sumatera Utara adalah satu-satunya wilayah yang masih menggunakan isu SARA pada Pemilihan Gubernur 2018, tak ubahnya argumen ringan.

Menurut hemat Siti, argumen tersebut tak masalah selama masih didalam batas kewajaran.


Diketahui, partai berlambang Ka'bah itu mengusung pasangan calon Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss). Paslon nomor urut dua itu kalah dari Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei.

"Menurut saya, kita juga enggak bisa take for granted statement-nya politikus karena yang bersangkutan kompetitif. Kita enggak bisa telan mentah-mentah statement politikus yang ikut kontestasi Pilkada, apalagi yang kalah," kata Siti.


Secara keseluruhan, Siti menilai Pilkada Serentak 2018 relatif menggembirakan meskipun publik masih mendengar adanya beberapa hal seperti politik transaksional, tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.

Salah satunya adalah calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus

"Tapi secara umum ini menyenangkan menyambut Pilpres 2019.," ujarnya.

(DAL/asa)