Menilik Jabatan Wali Kota Makassar Jika Kotak Kosong Menang

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia
Selasa, 03/07/2018 09:15 WIB
Menilik Jabatan Wali Kota Makassar Jika Kotak Kosong Menang
Hasil hitung cepat CRC menunjukkan sebagian besar masyarakat Makassar lebih memilih kotak kosong ketimbang pasangan calon tunggal Appi-Cicu. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja menghelat pemungutan suara Pilkada 2018 secara serentak di 171 daerah. Pemungutan suara cenderung lancar terlaksana, hanya di beberapa tempat dilakukan penundaan lantaran terjadi konflik dan banjir.

Meski begitu, Pilkada 2018 terdapat sedikit anomali, yakni pada Pemilihan Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana tidak, pasangan calon tunggal justru kalah perolehan suara sementara oleh kotak atau kolom kosong. Hal itu nampak dari hasil quick count atau hitung cepat Celebes Research Center (CRC).

Hitung cepat CRC menyatakan bahwa paslon tunggal Munaffri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) hanya memperoleh 46,51 persen suara. Kalah dari kotak kosong yang meraih 53,49 persen suara. CRC memperoleh angka-angka dalam hasil dari hitung cepat berdasarkan 100 persen suara yang masuk per 22.52 WITA, Rabu (27/6).

"Iya betul. Kolom kosong unggul sementara," tutur Direktur CRC Herman Haizer saat dihubungi, Kamis (28/6).

Hasil hitung riil KPU sementara hingga Jumat (29/6) tak jauh berbeda dari hitung cepat CRC. Kotak kosong memperoleh 52,5 persen suara, unggul atas Appi-Cicu yang mendapat 47,5 persen suara.

Penghitungan hitung riil KPU untuk Pilwakot Makassar dilakukan berdasarkan hasil scan formulir C1 di 2.147 TPS dari total 2.670 TPS yang tersebar di 15 kecamatan. Dengan kata lain, hitung riil KPU merujuk 80,41 persen dari suara yang masuk.

Sayangnya, hingga kini laman infopemilu.kpu.go.id masih belum diakses sehingga hitung riil KPU dari 100 persen suara yang masuk belum diketahui.


Jika Kolom Kosong yang Menang

Wali Kota Makassar Ramdhan 'Danny' Pomanto akan habis masa jabatannya pada 8 Mei 2019. Tampuk kepemimpinan selanjutnya akan diisi oleh calon kepala daerah pemenang Pilkada 2018.

Merujuk dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, kursi Wali Kota Makassar selanjutnya akan diisi oleh seorang penjabat (Pj) wali kota jika kolom kosong yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Hal itu tertuang secara gamblang dalam Pasal 54D Ayat (4) UU Nomor 10 tahun 2016.

"Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota," mengutip bunyi Pasal 54D Ayat (4) UU Nomor 10 tahun 2016.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan bahwa pengangkatan Pj Wali Kota Makassar juga berdasar pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengangkatan Pj, kata Bahtiar, mesti dilakukan lantaran Wali Kota Makassar Danny Pomanto tidak bisa diperpanjang masa jabatannya pada 8 Mei 2019. Bahkan meski hanya satu hari sekalipun.

Bahtiar mengutarakan hal tersebut merujuk dari Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam beleid tersebut termaktub bahwa masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun sejak pelantikan.

"Kurang satu hari tidak boleh. Lebih satu hari juga tidak boleh. Harus pas lima tahun. Tapi ini masih andai lho, ya. Andai kolom kosong yang menang. Kan belum pasti," tutur Bahtiar saat dihubungi, Senin (2/7).


Mekanisme Pengusulan Pj Wali Kota Makassar

Nantinya, calon Pj Wali Kota Makassar diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Perihal pengusulan calon Pj Wali Kota Makassar itu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 1 tahun 2018.

"Mengenai pengusulan, kami selalu tiga nama. Tidak cuma satu nama. Tapi ini masih andai kolom kosong yang menang, ya," tutur Bahtiar.

Saat ini, Gubernur Sulsel dijabat oleh Pj Gubernur yakni Soemarsono yang merupakan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Soemarsono menjadi Pj Gubernur Sulsel sejak April lalu menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang telah habis masa jabatannya.

Nama yang diusulkan Gubernur Sulsel kepada Mendagri nanti dapat berasal dari pegawai negeri sipil eselon II Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bisa pula dari lingkungan Kemendagri asalkan berstatus pimpinan tinggi pratama atau setara PNS eselon II. Hal itu tertuang dalam Pasal 132 Ayat (1) huruf b PP Nomor 49 tahun 2008.

Menilik Jabatan Wali Kota Makassar Jika Kotak Kosong MenangCalon Pj Wali Kota Makassar diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho).
Kemudian, Mendagri Tjahjo Kumolo akan menentukan siapa yang akan menjadi Pj Wali Kota dari tiga nama yang diajukan. Meski begitu, Tjahjo memiliki kewenangan untuk menunjuk Pj Wali Kota tanpa usul dari Gubernur Sulsel.

Tjahjo dapat melakukan itu dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional. Kewenangan Tjahjo tersebut tercantum dalam Pasal 5 Ayat (3) Permendagri Nomor 1 tahun 2018.


Masa Jabatan Pj Wali Kota Makassar

Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 tahun 2018, Pj Wali Kota Makassar yang ditunjuk dan dilantik oleh Mendagri akan menjalani masa jabatan hingga ada kepala daerah baru hasil Pilkada selanjutnya.

Apabila merujuk pada Pasal 201 Ayat (6) UU Nomor 10 tahun 2016, Pilkada selanjutnya baru akan dilaksanakan pada September 2020 mendatang. Dalam beleid tersebut tertulis bahwa Pilkada 2020 bakal dihelat untuk mencari kepala daerah baru menggantikan kepala daerah hasil Pilkada 2015 yang habis masa baktinya usai 5 tahun menjabat.

Diketahui, masa jabatan Wali Kota Makassar Danny Pomanto akan habis pada 8 Mei 2019. Maka Pj Wali Kota Makassar akan menjabat mulai dari 9 Mei 2019.

Kemudian, Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada bulan September. Dengan demikian, masa jabatan Pj Wali Kota Makassar yakni sejak Mei 2019 hingga sekitar September 2020 atau 16 bulan. Bahkan, mungkin saja lebih dari 16 bulan karena rangkaian Pilkada 2020 belum tentu usai pada September 2020 seperti yang telah terjadwal dalam Pasal 201 Ayat (6) UU Nomor 10 tahun 2016.

Jika Mendagri menempatkan Pj Wali Kota Makassar selama 16 bulan atau lebih, maka hal itu berpotensi menabrak peraturan perundang-undangan, yakni PP Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 tahun 2005. Dalam Pasal 132 Ayat (4) menyatakan bahwa penjabat kepala daerah hanya boleh menjabat maksimal selama satu tahun.

"Masa jabatan penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun," bunyi Pasal Pasal 132 Ayat (4) PP Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 tahun 2005. (osc)