Bawaslu Ungkap 2 Juta Pemilih Pilkada 2018 Masuk DPT Tambahan

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia
Jumat, 13/07/2018 03:58 WIB
Bawaslu Ungkap 2 Juta Pemilih Pilkada 2018 Masuk DPT Tambahan
Anggota Bawaslu mengungkap ada 2 juta pemilih tak masuk DPT menggunakan hak pilih setelah masuk DPT tambahan dalam Pilkada Serentak 2018. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyatakan ada 2.023.556 orang yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) buatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) namun menggunakan hak pilih pada pemilihan gubernur di 17 provinsi.

Afif mengatakan jumlah pemilih 2 juta lebih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Sementara itu, jumlah pemilih dalam DPT Pilkada 2018 seluruh Indonesia adalah 141.470.826 orang.

"Artinya, besar. Lebih dari 1 persen. Hampir 1,5 persen atau 2 persen dari jumlah pemilih," kata Afif di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (12/7).


Afif lalu menjelaskan tahapan pembuatan DPT. KPU, kata Afif, melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap warga yang berhak memilih. Misalnya, telah berusia 17 tahun atau telah menikah.

Coklit dilakukan KPU dengan mendatangi rumah masing-masing warga. Hal itu dilakukan untuk memastikan identitas warga yang memiliki hak pilih. Jika memenuhi syarat, warga yang telah dicoklit masuk dalam DPT.

Kemudian, jika tidak tercantum dalam DPT, warga dapat tetap dapat mencoblos namun harus membawa E-KTP ke tempat pemungutan suara (TPS). Mereka yang hanya bermodal E-KTP untuk mencoblos tanpa terdaftar di DPT dimasukkan dalam DPTb.

"Jadi total pemilih dengan kategori pemilih tambahan, artinya orang orang yang tidak masuk dalam coklit sehingga menjelang hari H dia mengurus surat surat," kata Afif.

Selanjutnya, Afif berharap KPU memasukkan 2 juta orang tersebut ke dalam daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu 2019. Jika sudah masuk DPS, maka akan lanjut dimasukkan ke dalam DPT.

Surat Suara Tak Sah Terbanyak di Jateng dan Jatim

Sementara itu, dalam pemungutan suara Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018 lalu, Afif mengatakan surat suara tidak sah pada Pilkada 2018 terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Suara tidak sah dihitung jika ada kesalahan dalam mencoblos surat suara.

"Bahan pertimbangan dan perhatian kita, mengapa di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah itu masih banyak suara tidak sah," katanya di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (12/7).

Afif lalu menjelaskan total suara tidak sah di 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada sebanyak 3.098.239 suara atau 3 persen dari total suara yang digunakan. Dari total tersebut, daerah dengan suara tidak sah tertinggi terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur.


Di Jawa Timur, ada 782.027 suara tidak sah atau sekitar 4 persen dari total 20.323.259 suara yang digunakan. Kemudian di Jawa Tengah, surat suara tidak sah mencapai 778.805 atau 4 persen dari 18.409.492 suara yang disalurkan.

Kemudian, di Kalimantan Timur, ada 4 persen suara tidak sah atau 50.110 dari total 1.383.200 suara yang digunakan.

"[Besarnya] suara tidak sah ini menarik. Karena soal bagaimana masyarakat mengetahui cara menggunakan hak pilih kemudian suaranya sia-sia karena salah melakukan pencoblosan," ujar Afif.

Selain ketiga provinsi tersebut, jumlah surat suara tidak sah juga banyak ditemukan di Jawa Barat. Di sana ada 744.338 surat suara tidak sah atau 3 persen dari total 22.724.333 suara yang digunakan.

Begitu pula di Nusa Tenggara Barat. Di NTB, ada 84.361 suara tidak sah atau 3 persen dari total 2.637.963 suara yang digunakan. Diikuti Sumatera Selatan dengan 133.072 surat suara tidak sah atau 3 persen dari 4.010.698 suara yang digunakan.

(kid)