Evaluasi Pilkada 2018: Isu SARA Tak Sebrutal Pilgub DKI

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia
Senin, 23/07/2018 09:57 WIB
Evaluasi Pilkada 2018: Isu SARA Tak Sebrutal Pilgub DKI
Ilustrasi Pilkada 2018. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi menyatakan isu SARA dan politik identitas tidak terlalu terlihat dalam Pilkada 2018 yang dihelat serentak di 171 daerah. Hal ini berbeda dengan Pilkada 2017 khususnya di Pilgub DKI Jakarta.

Jojo mengutarakan hal tersebut dalam acara diskusi Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada 2018 yang dihelat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Hotel Santika, Bangka Belitung, Sabtu (21/7).

"Soal isu SARA, memang ada di beberapa daerah, tapi tidak signifikan. Memang masih digunakan, tapi tidak sebrutal di DKI Jakarta," kata Jojo.

Jojo menilai isu SARA hanya dimainkan di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. Namun, itu pun tidak masif. Masyarakat juga tidak larut ketika ada pihak yang berupaya memainkan isu SARA.

"Masih bisa dihitung dengan jari, daerah mana saja yang memainkan isu SARA," katanya.

Hal serupa dinyatakan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto. Menurutnya, kontestasi Pilkada 2018 lebih baik daripada pilkada sebelumnya. Sunanto sepakat Sumatera Utara dan Kalimantan Barat adalah daerah yang paling nampak terjadi isu SARA.

"Isu-isu primordial kerap dimunculkan. Mungkin bagian dari strategi," kata Sunanto.

Sunanto mengamini bahwa isu SARA tidak dimainkan secara masif seperti di Pilkada DKI Jakarta lalu. Baik itu melalui kampanye atau melalui alat peraga kampanye seperti spanduk, poster, dan baliho.

Meski begitu, Sunanto mengkritisi Bawaslu dalam hal pengawasan terhadap isu SARA di media sosial. Sunanto menilai Bawaslu masih belum optimal mencegah atau menindaklanjuti pihak yang memainkan isu SARA lewat dunia maya.

Dia berharap ada inovasi dari Bawaslu agar isu SARA benar-benar tidak menjadi strategi salah satu pihak dalam Pemilu 2019 mendatang.

"Yang sulit adalah ketika masuk di media sosial. Bawaslu mesti punya sistem pengawasan di internet. Jadi tidak hanya mengandalkan platform media sosial atau lembaga lain," katanya.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petatolo juga mengatakan bahwa strategi politik yang mengandung isu SARA tidak nampak masif di Pilkada 2018. Hanya terjadi di sejumlah daerah. Ratna mengklaim itu semua berkat kinerja Bawaslu yang intensif mencegah isu SARA.

"Ini semua tidak lepas dari peran anggota-anggota kita di lapangan yang selalu memberi pendidikan kepada masyarakat," kata Ratna.

Ratna menilai isu SARA yang minim pada Pilkada 2018 bukan karena parpol yang sudah tidak tertarik memainkan isu tersebut. Bukan pula karena masyarakat benar-benar sudah tidak tertarik untuk larut dalam isu SARA. Dia mengklaim itu semua hasil dari Bawaslu yang bekerja secara optimal.

"Tetapi karena Bawaslu selalu bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk juga ikut berperan mencegah isu SARA," katanya.

Selain itu, lanjutnya, Bawaslu juga bergerak cepat ketika ada alat peraga kampanye yang bernuansa SARA. Bawaslu bersama petugas keamanan sigap menurunkan spanduk, poster, atau baliho yang kiranya dapat mengusik stabilitas di masyarakat.

"Kita bergerak cepat. Jangan sampai ada yang rajin memainkan isu SARA," ucap Ratna. (osc)