Hatta Ajak Kader PAN Hormati Putusan MK

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa meminta keluarga besar PAN untuk bersatu dan menatap ke depan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo-Hatta atas Pemilu Presiden 2014.

“Saya mengajak seluruh kader dan simpatisan PAN yang telah berjuang dalam Pilpres untuk menghormati keputusan MK,” kata Hatta lewat akun Twitter-nya @hattarajasa, Sabtu (23/8).

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu menyatakan, keberhasilan dan kejayaan bangsa Indonesia terletak pada kemampuan rakyatnya untuk merawat perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan. Oleh sebab itu seluruh elemen bangsa harus menghindari perpecahan.

“Tantangan ke depan tidaklah ringan. Diperlukan kebersamaan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi pemenang dalam persaingan.,” ujar besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Apapun latar belakang setiap orang, kata Hatta, kebersamaan harus dikedepankan.

Menurut Hatta, PAN tak akan lelah memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat. “PAN 16 tahun mengabdi kepada bangsa, mengawal reformasi, memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan,” kata dia.

Tepat pada hari ini, PAN juga berulang tahun. “Enam belas tahun lalu, PAN lahir dari rahim reformasi. Saya mengajak keluarga besar PAN untuk bersyukur kepada Allah SWT,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan mengamini pernyataan Hatta. Menurutnya, perkataan Hatta itu sesuai dengan hasil rapat para petinggi PAN di sela-sela pembacaan putusan sengketa Pilpres oleh MK Kamis kemarin.

Saat itu mereka menonton sidang MK bersama-sama sambil membahas sikap politik PAN. “Ada Hatta, Amien Rais, (Wakil Ketua Umum) Dradjad Wibowo, (Ketua DPP) Tjatur Sapto Edy, dan (Ketua DPP) Zulkifli Hasan,” ujar Taufik kepada CNNIndonesia.

“Standing point PAN sampai saat ini sesuai ucapan Ketua Umum. Pada prinsipnya kami memahami dan menghargai putusan MK, namun dengan catatan kritis,” kata Taufik.

Catatan kritis itu adalah tidak dijadikannya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait pemecatan sejumlah komisioner KPU Daerah sebagai bahan pertimbangan MK dalam memutus sengketa Pemilu Presiden.