Saling Klaim di Bawah Rindangnya Beringin

Golongan Karya terbelah. Partai politik yang genap berusia setengah abad pada 20 Oktober mendatang itu, kini masih berkutat menyelesaikan masalah internal mereka. Mulai dari permasalahan bursa calon ketua umum pengganti Aburizal Bakrie hingga pelaksanaan musyawarah nasional.
 

Kubu Ical –begitu Aburizal akrab dipanggil- menginginkan munas sesuai rekomendasi musyawarah lima tahun silam di Riau, yakni digelar pada 2015. Sedangkan, kubu lain di tubuh partai beringin itu menginginkan musyawarah digelar tahun ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tepat lima tahun masa kepengurusan elit partai.
 

Namun, Ical rupanya bergerak cepat. Senin kemarin ia mengumpulkan banyak elit Golkar daerah di rumahnya. Usai pertemuan, ia segera angkat bicara, “Dalam organisasi, setiap keputusan partai harus dijalankan semua anggota, sebelum keeputusan diambil dengan prinsip demokratis mereka boleh mengusulkan segala macam pandangan mereka, begitu keputusan diambil organisasi, maka tidak ada yang boleh tidak loyal."
 

Pernyataan itu seolah menutup kemungkinan adanya tuntutan penyelenggaraan munas bisa digelar tahun ini. Ical pun mengklaim kubunya didukung kekuatan penuh dari 33 pimpinan provinsi yang kemarin hadir ke kediamannya untuk menandatangani surat kesepakatan.
 

"Jumlah suara di munas 33 provinsi, lalu kemudian ditambah dengan 540 kab kota. Kalau suara cuma satu atau dua, tidak ada artinya," kata Ical jumawa.
 

Sementara itu, kubu yang berseberangan mengaku memiliki juga kekuatan untuk melawan sang ketua umum terpilih terkait pelaksanaan munas. Agus Gumiwang, Agung Laksono dan tokoh senior Ginanjar Kartasasmita menjadi motor penggeraknya.
 

Agus mengaku akan tetap memperjuangkan akar pelaksanaan munas digelar tahun ini. Klaim pun keluar dari mulut Agus yang mengaku memiliki gerbong panjang.
 

"Kami akan tetap memperjuangkan munas sekarang, karena itu sudah ketentuan AD/ART yang mana kepengurusan berlangsung lima tahunan," kata Agus kepada CNN Indonesia beberapa waktu lalu.
 

Lebih jauh Agus pun akan menuntut DPP Golkar melalui jalur PTUN sebesar Rp 1 triliun karena telah memecat dirinya dari kepengurusan DPP bersama Nusron Wahid dan Poempida Hidayatullah.

Hingga saat ini bola panas partai berigin masih bergulir. Peta politik partai belum terlihat jelas arahnya saat perpecahan melanda. Saling klaim menjadi usaha paling murah dan mudah untuk menggiring wacana guna mendapatkan dukungan bagi pihak-pihak berseteru.