Gerindra Berkeras Pilkada Harus Lewat DPRD

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra tak surut meski menghadapi tekanan kuat dari publik terkait pembahasan RUU Pilkada. Gerindra bersama partai anggota koalisi Merah Putih lain menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat seperti yang saat ini berjalan.

“Memang banyak orang yang menolak (pilkada oleh DPRD). Ini yang disebut demokrasi,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusomo dalam konferensi pers di InterContinental Jakarta MidPlaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (15/9).

Adik Prabowo Subianto itu mengatakan Gerindra akan melihat perkembangan situasi terkait RUU Pilkada, baru kemudian menggelar rapat. Setahu Hashim, sampai saat ini Gerindra tak berniat mengubah sikap.

Hashim menolak pendapat yang mengatakan pilkada lewat DPRD tak demokratis. Ia mengatakan pemilihan pemimpin di AS, Jerman, Kanada, dan Jepang pun tak dilakukan secara langsung. AS menganut sistem electoral college di mana presiden dan wakilnya dipilih oleh para 'pemilih' yang dipilih berdasarkan suara populer dengan basis per negara bagian. Sementara ada negara yang memilih pemimpinnya lewat parlemen.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mundur karena menentang sikap Gerindra yang ingin pilkada langsung oleh rakyat dihapuskan. Menurut Ahok, Jokowi dan dia tak mungkin terpilih bila kepala daerah dipilih DPRD. Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI 2012 hanya didukung dua partai, PDIP dan Gerindra, sehingga amat mustahil menang apabila pilkada dilakukan di DPRD yang dikuasai partai-partai pendukung rival mereka.

Wacana pilkada oleh DPRD mendapat dukungan besar di DPR. Koalisi Merah Putih –Gerindra, Golkar, PPP, PAN, dan PKS– plus Demokrat kompak mendukung pilkada langsung oleh rakyat ditiadakan. Sementara PDIP, Hanura, pemerintah menginginkan pilkada langsung dipertahankan, dan PKB ingin gubernur dipilih langsung oleh rakyat, namun bupati dan wali kota dipilih DPRD.