Kisah Akar Partai Beringin

Jakarta, CNN Indonesia -- Pada paruh pertama 1956, Soekarno mungkin nyaris muak dengan partai politik. Sebab, dalam pidatonya berkali-kali, seperti dikutip David Reeve dalam bukunya “Golkar: Sejarah yang Hilang”, Soekarno meneriakkan gagasan negara satu partai yang di dalam parlemennya memiliki semacam golongan fungsional. Golongan yang disebut-sebut sebagai cikal bakal Golongan Karya (Golkar). 

Menurut Soekarno, hal itu sudah terumuskan dalam UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang mengatakan, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”"

Mantap dengan rumusan itu, Soekarno mengambil sikap dengan mengusulkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi di tengah hiruk pikuk sidang konstituante pada kuartal Juni 1959. Sayang, usulan itu mental oleh dua per tiga anggota konstituante.

Pemungutan suara untuk kedua kalinya digelar pada 3 Juli 1959. Hasilnya tetap saja nihil. Tak ada kata sepakat, Badan Konstituante pun akhirnya memutuskan reses.

Saat politik vakum, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit yang mengamanatkan untuk membubarkan konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan pembentukan MPRS ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan serta pembentukan DPAS dalam tempo secepatnya. Era demokrasi liberal pun berakhir, kala itu tampuk kepemimpinan beralih ke demokrasi terpimpin.

Sejak itu, Golongan fungsional resmi memiliki akar hukum yang jelas. Sejak 1960 hingga 1965, Angkatan Darat lantas mengembangkan organisasi serupa Golkar yang sebenarnya digunakan sebagai senjata menandingi dominasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Organisasi yang dibentuk di antaranya Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), dan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro). SOKSI merupakan organisasi terkuat dengan massa yang masif. Pemimpinnya adalah seorang tokoh penggerak buruh di Sumatera Utara bernama Soehardiman.

"Saya rasa awalnya itu ada semangat antikomunis," kata Soehardiman saat berbincang dengan CNN Indonesia, medio September lalu.

Saat itu, PKI memang menguasai peta politik Indonesia. Kuartal kedua tahun 1963, organisasi-organisasi profesi kemudian banyak berdiri. Sekretaris jenderal Front Nasional JK Tumakaka, bertemu Soehardiman. Mereka berbincang soal nasib golongan fungsional. "Ada ide untuk menyatukan semua golongan itu, awalnya saya gak setuju sebab terkadang ideologi bisa berbeda," kata kakek berusia 90 tahun itu.

Negosiasi kemudian dilakukan. Orang suruhan pimpinan Angkatan Darat AH Nasution, yakni Mashuri dan Tjipto meyakinkan Soehardiman. "Mereka bicara soal pentingnya persatuan di tengah agresifnya PKI, untuk alasan ini saya setuju bersatu," kata Soehardiman.

Mereka bertiga akhirnya sepakat, golongan fungsional harus disatukan dalam satu wadah yang disebut sekretariat bersama di dalam Front Nasional. Namun, ganjalan ternyata tak hilang buat mereka, sebab PKI menguasai Front Nasional. Alhasil, posisi SOKSI sebagai salah satu penggagas sekretariat bersama menjadi terjepit. Pada 19 Oktober 1964, SOKSI bersama organisasi golongan karya yang lain mengadakan pertemuan di kantor sekretariat Pengurus Besar Front Nasional dengan agenda mengatasi dominasi politik oleh PKI.

"Untuk mengatasi masalah tersebut, forum bersepakat membentuk wadah golongan karya dalam bentuk sekretariat bersama," kata Soehardiman.

Pada forum yang sama, mereka membentuk panitia sembilan yang terdiri dari Brigjen TNI Djuhartono, Imam Pratignyo, JK Tumakaka, Kolonel Amino Gondohutomo, Dominggus Nanlohy, Pandu Kartawiguna, Sutomo Honggowongso, dan Anwar Rasid. Pertemuan kemudian diakhiri dengan penandantanganan "Piagam Pernyataan Dasar Karyawan". "Pada 1964, banyak gerakan komunis dan Golkar terbentuk dalam semangat untuk menentangnya. Intinya, untuk mempertahankan pancasila dan UUD ’45 di dalam menghadapi manuver politik yang dilakukan oleh komunis," kata politikus Golkar Akbar Tandjung saat ditemui di kediamannya, awal September lalu.

Pertemuan perdana kemudian digelar pada 20 Oktober 1964. Hadir 61 organisasi fungsional yang bersepakat berdiri di belakang panji Sekretariat Bersama Golongan Karya. Momen bersejarah itu hari ini tepat berumur 50 tahun. Hari yang menjadi akar Partai Beringin.