Rini Soemarno: Tersentil Kontroversi BLBI

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menunjuk Rini Soemarno sebgai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu pengalaman Rini yang disebut Jokowi yaitu bahwa Rini pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

"Rini Soemarno profesional, banyak menjadi CEO di perusahaan internasional, tim transisi, pernah menjadi Menperindag, dan saya menilai beliau adalah pekerja yang super cepat. Lincah sekali," tutur Jokowi saat mengumumkan nama menteri di Istana Negara, Jakarta, Ahad petang (26/10).

Di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Rini Mariani Soemarno—kala itu lebih dikenal dengan nama Rini M. S. Soewandi—menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian.

Sebelum masuk ke birokrasi, karier Rini moncer di perusahaan multinasional, seperti: Astra Internasional sebagai Finance Director dan Citibank N.A, Jakarta sebagai Vice President.

Sebelum naik kelas jadi menteri, lulusan Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat ini, pernah menjabat Wakil Kepala Penyehatan Perbankan Nasional (KPPN) pada tahun 1998.

Nama Rini kembali muncul ke permukaan setelah presiden terpilih, Joko Widodo, memilihnya jadi Kepala Staf Tim Transisi. Pada Minggu (26/10), Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumumkan Rini sebagai Menteri BUMN.

Tapi ada kontroversi yang mengikuti sosok ini. Nama Rini rupanya disebut-sebut dalam kasus pemberian surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ketika Rini menjadi Menteri Perindustrian.

Kasus ini sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Juni 2013 Rini diperiksa oleh KPK terkait kasus itu. KPK menengarai beberapa obligor atau debitur tetap mendapatkan SKL meski tak memenuhi kewajiban.

Jokowi sendiri, saat dimintai komentarnya oleh wartawan tak banyak bicara: “Dikit-dikit diduga, diduga apa? Saya sudah lihat rekam jejaknya sejak saya kenal.”