Berikut ringkasan nomenklatur DPR RI yang didapatkan dari Juru Bicara Ketua DPR RI Nurul Arifin:
Dengan mempertimbangkan dan menghargai hak prerogatif presiden dalam membentuk kementeriannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengurusan hak atas tanah di kawasan hutan (tenurial), pemanfaatan hutan (hutan tanam industri, logging dan perhutanan sosial), konservasi dan pengawasan dan pengamanan kawasan hutan yang ada di Kemenetrian Kehutanan selama ini telah gagal. Hutan lindung dikonversi tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, taman nasional rusak, kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri) terbakar, konflik dengan masyarakat dan deforestasi berlanjut.
ADVERTISEMENT
Terkait penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPR berpandangan kedua kementerian tersebut sebaiknya tetap terpisah. Masalah lingkungan hidup meliputi semua sektor. Kebijakan di sektor kehutanan tidak menjawab persoalan lingkungan hidup dalam arti luas. Dengan demikian DPR berpendapat nomenklatur kedua kementerian tersebut tetap seperti semula yaitu:
1. Kementerian Kehutanan.
2. Kementerian Lingkungan Hidup.