Koalisi Prabowo Mestinya Mau Mengalah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai perseteruan kubu Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen penyebabnya tak lepas dari KMP yang menyapu bersih seluruh kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.

Menurut Hamdi soal jumlah kursi pimpinan yang selama ini menjadi sumber masalah bisa dibicarakan dengan baik-baik. Di sini perlu adanya kesediaan dari kubu KMP untuk memberi sebagian kursi pimpinan kepada KIH.

Misalnya, ujar pakar psikologi politik ini, KMP mengurangi jumlah kursi pimpinan di level wakil ketua. “Jumlah 16  kursi wakil ketua komisi yang selama ini diminta oleh KIH sebenarnya wajar saja,” kata Hamdi sata berbincang dengan CNN Indonesia, Selasa (4/11).

Hamdi menekankan, yang penting pihak KIH dapat jatah kursi di tingkat pimpinan AKD meskipun jumlahnya tidak banyak. “Dibicarakan sama-sama, asal ketemu (jumlah kursinya) sama-sama enak,” tutur Hamdi.

Hamdi menyoroti, seluruh kursi pimpinan yang dikuasai oleh kubu KMP sangat mencolok dan tidak semesti begitu. “Jomplang sekali, seharusnya tidak seperti itu,” ujar dia. Hamdi lantas mengingatkan PDI Perjuangan sebagai motor di KIH memiliki suara mayoritas di DPR sehingga sudah selayaknya mendapatkan kursi di pimpinan komisi.

Bagi Hamdi gagasan untuk memekarkan jumlah komisi juga bisa saja dilakukan asalkan jumlah penambahannya tidak banyak-banyak. “Kalau misalnya jumlahnya menjadi 13 komisi nggak apa-apa,” kata Hamdi.

Politikus Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan bila komunikasi politik antara dua koalisi tersebut dibangun dan berjalan efektif maka perbedaan pandangan mengenai pengisian jabatan di AKD itu dapat dicarikan jalan keluarnya.

“Yang akan mengakomodir aspirasi kedua pihak, termasuk soal jumlah kursi pimpinan alat kelengkapan pada masing-masing Koalisi,” kata Martin kepada CNN Indonesia, Rabu (5/11).

Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra ini menyatakab yakin soal pengisian AKD ini sebenarnya bukan hal yang sulit untuk dicapai kompromi kalau dibangun komunikasi yang efektif antara pimpinan fraksi-fraksi dari kedua koalisi.