Ketua DPP PPP kubu Romy, Amir Uskra, mengatakan bahwa penetapan PTUN bukan putusan PTUN dan jauh dari apa yang disebut sebagai putusan final. "Penetapan PTUN adalah instrumen yang diatur dalam pasal 67 ayat (2) UU 5/1986 tentang PTUN yang boleh dijalankan dan boleh tidak dijalankan oleh tergugat dalam hal ini Menkumham. Sepanjang Menkumham belum menerbitkan penundaan, maka DPP PPP adalah tetap hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya," kata Amir.
Menurutnya, penetapan ini bukan menunda keberlakuan SK. "SK Menkumham tetap berlaku, namun tak boleh diubah lagi sampai putusan bersifat tetap," ucap Amir di lantai 15 Ruang Rapat Fraksi PPP Nusantara I Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa sore (11/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Amir, dalam kesempatan tersebut dihadiri juga oleh Wakil Sekjen Arsul Sani. Arsul berpendapat bahwa KMP dan KIH memandang PPP berdasarkan legalitasnya. Terkait jatah kursi komisi PPP, Arsul mengaku belum mendengar kabar apapun.
ADVERTISEMENT
Arsul pun menyampaikan keinginannya agar kisruh PPP ini cepat beres. "Karena kita pingin cepat kerja," ucapnya.