Perseteruan dua kubu Partai Persatuan Pembangunan merembet ke Kementerian Hukum dan HAM karena kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly tersebut mengesahkan PPP versi Muktamar Surabaya yang diadakan oleh Romahurmuziy. Suryadharma Ali sebagai kubu PPP yang tidak mengakui Muktamar Surabaya mengatakan langkah yang dilakukan Kemenkumham sebagai bentuk keburu-buruan dalam mengambil sebuah keputusan.
"Terlalu terburu-buru adalah salah satu pelanggaran yang dilakukan Kemenkumham," ujar Suryadharma saat ditemui di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kamis (13/11). Menurutnya pengeluaran surat keputusan tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap kisruh partai berlambang ka'bah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya saat proses penyelesaian tersebut sedang berjalan, salah satu kader PPP Romahurmuziy malah melaksanakan muktamar di Surabaya. "Mereka melanggar proses tersebut," kata mantan Ketua Umum PPP tersebut.
ADVERTISEMENT
Namun dua hari sebelum muktamar dilakukan, 28 Oktober, Kemenkumham mengeluarkan SK yang menetapkan PPP versi Muktamar Surabaya sebagai PPP yang sah. Mendengar kabar tersebut kubu SDA langsung mengajukan gugatan terhadap SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
SDA mengatakan pertemuan antara kuasa hukum PPP dengan Komisi III DPR RI melancarkan semua proses. "Kami disambut dengan baik pada pertemuan yang terjadi kemarin, Rabu (12/11)," ujarnya.
SDA menegaskan SK yang dikeluarkan Kemenkumham sebagai bentuk keputusan berdasarkan kekuasaan. "Tidak ada dasar hukumnya, itu jelas kekuasaan," ujarnya.