Menkopolkam: Kalau Munas Golkar di Hutan, Aman

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno meminta Polri untuk tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali pada Minggu ini (30/11).

Tedjo menolak perintahnya itu bernuansa politis. Menurut dia, instruksi tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain kerusuhan yang terjadi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, berturut-turut selama dua hari terakhir, Senin dan hari ini, Selasa (25/11). (Baca AMPG Saling Serang di Kantor Golkar: Mana Parang?!)

Pilihan Redaksi Akbar Tandjung Ajak Rival Ical Berdialog Munas Tandingan Golkar Digelar Januari di Jakarta Baku Pukul di Markas Partai Beringin Pasca Bentrok, Gelas-gelas Dilempar di Rapat Golkar

“Baru rapat pleno kecil saja rusuh, sampai ada yang luka-luka, apalagi kalau rapat Dewan Pimpinan Daerah I dan DPD II Golkar se-Indonesia di Bali. Berpikirlah untuk kepentingan lebih besar. Negara ini bukan punya Golkar saja,” kata Tedjo kepada CNN Indonesia.

Mantan KSAL itu menyatakan, potensi konflik Munas Golkar di Bali jelas lebih besar ketimbang rapat pleno DPP Golkar di Jakarta. “Ini akhir tahun, banyak wisatawan di Bali. Kalau rusuh, Indonesia jelek di mata dunia. Negara lain bisa keluarkan travel warning kepada kita, wisata hancur,” ujarnya.

Ia menegaskan, amat riskan bagi partai politik, terutama yang dilanda konflik, untuk menggelar acara sebesar Munas di Pulau Dewata. (Baca: Golkar Diserbu, Ical Sembunyi)

“Saya enggak politis. Ini murni faktor keamanan negara. Kalau Golkar mengadakan Munas di tempat yang enggak ada penduduknya, di hutan, enggak apa-apa aman,” kata Tedjo.

Pemerintah tak mau ambil risiko dengan mengizinkan Munas Golkar di Bali. “Padahal banyak investor ingin menanamkan modalnya di Indonesia,” ujar Tedjo.

Untuk diketahui, Golkar telah dua kali mengganti lokasi pelaksanaan Munas karena alasan teknis. Munas yang awalnya direncanakan bertempat di Bandung, batal dan sempat dipindah ke Surabaya, sebelum akhirnya diputuskan digelar di Bali. (Baca: Bingung Golkar Jelang Pemilihan Umum)