Lebih Akui Djan Faridz, Golkar Tak Undang Romi

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar mengundang seluruh ketua umum partai politik untuk hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Bali, pada 30 November 2014. Namun khusus untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai beringin lebih memilih mengundang Dzan Faridz, Ketua Umum PPP versi Muktamar di Jakarta dibanding Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum PPP versi Muktamar di Surabaya. (Baca juga: Kubu Agung Simpan 'Perwakilan' di Bali)

Pilihan Redaksi DPP Golkar Berkeras Menggelar Munas Bali. Bambang Soesatyo: Semua Caketum Tiba di Bali Malam Ini Idrus Ajak Caketum Golkar Berkompetisi secara Fair DPP Golkar Pastikan Akbar Mendarat di Bali

Hal itu dikemukakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dalam keterangannya kepada media di Gedung DPR Jakarta, Jumat (28/11). Idrus lantas menyebutkan satu per satu semua ketua umum partai yang masuk dalam daftar undangannya. Surya Paloh dari Partai NasDem, Muhaimin Iskandar dari PKB dan Wiranto dari Partai Hanura adalah para tokoh yang rencananya akan diundang Golkar.

"Dari PPP yang kami undang yang menurut kami itu (benar), ya Pak Djan Faridz," kata Idrus.

Sementara itu, Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy atau Romi menyerahkan sepenuhnya siapa yang akan diundang pada penyelenggara acara yakni Golkar. Ia yakin, Idrus pasti punya pemahaman mana kepengurusan PPP yang sah.

Karena itu Romi akan menghubungi Idrus untuk memastikan hal ini. "Bang Idrus itu teman saya. Tapi namanya juga pengundang, terserah saja siapa yang diundang," kata Romi.

Menurut Romi, sudah jelas bahwa kepengurusan PPP yang dipimpinnnya lebih dulu didaftarkan sudah mendapat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Yang (Muktamar) di Jakarta  baru daftar," katanya. (Baca juga: DPP Golkar Pastikan Akbar Mendarat di Bali)

Romi berharap keputusan Idrus soal siapa yang diundang di Munas di Bali nanti akan berubah setelah ia menjelaskannya.

Hingga saat ini ketua umum PPP yang sah memang masih menjadi perdebatan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memang telah mengesahkan Romy sebagai ketua umum PPP. Namun, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meminta keputusan Yasona mengesahkan kepengurusan Romi ditunda terlebih dulu.