Tolak RUU Pilkada, Ical Jeblok di Mata Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam Musyawarah Nasional IX Golkar yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah disorot negatif oleh publik.

Pilihan Redaksi Menkumham: SBY Berwenang Loloskan Perppu Pilkada PKS: KMP Akan Temui SBY Ditolak Golkar, Demokrat Yakin Perppu Diterima Gerindra Tunggu Penjelasan Ical Soal Perppu Pilkada PPP Sebut Ical Pengkhianat Soal Perppu Pilkada

Buruknya pandangan masyarakat itu terungkap dari rilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pascamunas Golkar. “Penolakan Perppu Pilkada Langsung dalam munas disayangkan terjadi oleh 82,70 persen responden. Hanya 9,30 persen responden yang menerima keputusan munas tersebut,” kata peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa dalam konferensi pers di kantor LSI, Jakarta, Jumat (5/12).

Dalam survei yang mengusung tema Munas Golkar di Mata Publik itu, langkah Golkar dalam menolak Perppu Pilkada Langsung dipandang oleh 72,30 persen responden sebagai bentuk pengkhianatan partai tersebut terhadap Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.

“Hanya 12,30 persen publik yang tidak memiliki pandangan tersebut,” kata Ardian berdasar hasil survei yang muncul dari quick poll yang dilakukan pada 3-4 Desember kemarin.

Selain soal perppu yang menjadi kontroversi, hasil survei juga mengungkap masalah regenerasi di kepengurusan Partai Golkar. Mayoritas responden yaitu sebesar 61,70 persen setuju dilakukannya regenerasi dalam tubuh kepengurusan partai berlambang beringin itu. Sisanya hanya 9,8 persen publik yang tidak menginginkan.

Dalam penyampaian hasil survei juga diketahui sebanyak 62,50 persen responden menyambut baik niatan Ical untuk tidak maju dalam kontestasi pilpres 2019. Hanya 10,30 persen responden yang tak setuju dengan keputusan tersebut.