Di Bawah Ical, Golkar Disebut Pengkhianat Demokrasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono kecewa dengan keputusan Aburizal Bakrie (Ical) dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali yang menyerukan kepada kader Golkar mendukung pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Selain itu memerintahkan fraksi Golkar di DPR untuk menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada yang disusun oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pilihan Redaksi Calon Ketua Umum Golkar Sebar Buku Kampanye Hajriyanto: Saya Harap Golkar Islah, atau Apapun Namanya Hari Ini Munas Golkar Jakarta Pilih Ketua Umum Borok Golkar dan Munas Versi Tim Penyelamat Partai

Menurut Agung, dengan keputusan menolak Pilkada langsung, Golkar akan ditinggalkan masyarakat dan akan dinilai buruk oleh masyarakat.

"Dalam hal ini partai Golkar tidak ingin disebut pengkhianat karena rakyat mengingat dan tidak ingin disebut tidak konsisten karena kekuasaan itu," kata Agung saat dihubungi CNN Indonesia, Ahad (7/12). (Baca: Demokrat: Golkar Begitu Mudah Ingkari Komitmen)

Agung menilai demokrasi di Indonesia saat ini sudah semakin membaik. Untuk itu, jika Pilkada dikembalikan kepada DPRD mengindikasikan kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Kalau kita menyetujui Pilkada lewat DPRD, kita mengulang kesalahan," tutur Agung yang pada munas “tandingan” yang digelar di Jakarta mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar. (Baca: LSI: Tolak Perppu, Golkar Menambah Musuh)

Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang dipecat Ical dalam munas di Bali itu mengakui banyaknya kekurangan dalam Pilkada langsung yang selama ini bergulir. Namun, ia yakin permasalahan itu dapat diperbaiki agar kedepannya bisa berlangsung lebih baik.

Apalagi rakyat menghendaki Pilkada dilakukan secara langsung dipilih oleh rakyat. "Memang banyak kekurangan dalam Pilkada langsung tapi kita harus memperbaiki bukannya mengembalikan (Pilkada) kepada DPRD," tegas dia.

Dari hasil Munas IX Partai Golkar di Bali yang baru lalu, versi Aburizal Bakrie menyebut ada sejumlah arahan dan agenda Partai Golkar kepada DPR. Salah satu arahan yang dikemukakan oleh Ical tersebut yaitu menolak Perppu Pilkada yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, walaupun diklaim pihak Partai Demokrat jika Koalisi Merah Putih termasuk Golkar mendukung Perppu Pilkada Langsung dengan 10 perbaikan. (Baca: Ical Bantah Dukungan DPD Hasil Barter Perppu Pilkada)