Peserta Munas Golkar Jakarta Diminta Jangan Takut

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas IX Golkar di Jakarta, Agung Laksono, meminta dewan pimpinan daerah tingkat I dan II tidak perlu takut untuk berpartisipasi dalam Munas Jakarta yang diselenggarakan oleh Tim Penyelamat Partai Golkar.

Pilihan Redaksi Peserta Munas Dikelompokkan Atas Dasar Pulau Asal Calon Ketua Umum Golkar Sebar Buku Kampanye Hajriyanto: Saya Harap Golkar Islah, atau Apapun Namanya Borok Golkar dan Munas Versi Tim Penyelamat Partai DPD Datang Ke Ancol, Golkar Kubu Ical Siapkan Sanksi

Apalagi, kata Agung, pengesahan atas kepengurusan DPP Partai Golkar hasil munas baru akan dikeluarkan 90 hari ke depan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Jika begitu status quo masih akan membayangi DPP Golkar hingga keputusan pemerintah keluar.

"Tidak perlu ragu dan takut. Kami biasa dizolimi," kata Agung yang ditemui di area munas yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Ahad (7/12).

DPP partai hasil Munas Golkar di Bali lalu dianggap Agung belum memiliki kekuatan apapun.

"DPP hasil Bali itu belum disahkan. Jadi belum bisa melakukan langkah-langkah," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang dipecat Aburizal Bakrie (Ical) dalam Munas Golkar di Bali yang baru lalu itu.

Sementara itu siang ini beberapa organisasi yang termasuk pendiri Partai Golkar, dan yang didirikan oleh Golkar, menyampaikan pandangan umumnya di dalam rapat paripurna II Munas TPPG Golkar.

Kosgoro 1957, Soksi, dan MKGR tercatat sebagai tiga organisasi pendiri Golkar yang menyampaikan pandangannya. Sementara perwakilan dari organisasi yang didirikan partai Golkar adalah AMPI dan AMPG.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid yang terpilih dalam Munas Golkar di Bali menyebut anggota DPD yang menghadiri Munas Golkar tandingan di Jakarta adalah kader yang tidak jelas asal-muasalnya. Nurdin juga menilai Munas tandingan itu ilegal karena tidak punya dasar hukum yang jelas. Ke depannya, kubu Aburizal Bakrie, menurut Nurdin, akan mengambil langkah hukum atas penyelenggaraan Munas Golkar di Jakarta.