Zulkifli Hasan: PAN Dukung Perppu Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Amanat Nasional mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) yang dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa pemerintahannya. Dukungan partai anggota Koalisi Merah Putih itu terhadap Perppu Pilkada dikemukakan oleh salah satu petinggi PAN.

“PAN itu mendukung pilkada langsung. Perppu Pilkada apa masalahnya? PAN mendukung. PPP dan Partai Demokrat juga mendukung,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Zulkifli Hasan di Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12).

Pilihan Redaksi SBY-Jokowi Bahas Perppu Pilkada, Golkar Tak Khawatir Demokrat Sangat Mungkin Bergabung di Pemerintahan Perppu Pilkada Jadi Ujian Bagi Koalisi Prabowo Pertemuan Jokowi-SBY Sinyal Merapatnya Demokrat

Jika ada partai politik lain dalam Koalisi Merah Putih yang mempunyai sikap berbeda soal Perppu Pilkada, ujar Zulkilfi, itu merupakan bagian dari demokrasi.

Perppu Pilkada menjadi topik pembahasan panas lagi setelah Musyawarah Nasional Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) di Nusa Dua, Bali, merekomendasikan Partai Golkar untuk menolak Perppu tersebut. Padahal KMP, termasuk Golkar, sebelumnya sudah meneken surat dukungan terhadap Peprpu Pilkada. (Baca: SBY Telepon Ical Saat KMP Teke Dukungan Perppu)

Perppu Pilkada diterbitkan SBY untuk membatalkan Undang-Undang Pilkada yang mengatur kepala daerah dipilih oleh DPRD. UU Pilkada sebelumnya disetujui DPR lewat voting pada rapat paripurna. UU tersebut memancing protes publik yang merasa dirugikan karena hak mereka untuk memilih kepala daerah dicabut. Oleh sebab itu SBY menganggap ada keadaan mendesak untuk mengeluarkan Perppu Pilkada.

PAN pun menyambut langkah SBY yang kemarin, Senin (8/12), menyambangi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menegaskan komitmen mereka dalam mengawal Perppu Pilkada yang pembahasannya dimulai di DPR Januari 2015. (Baca: Langkah SBY Kembali ke Istana Demi Perppu Pilkada)

“SBY ketemu Jokowi untuk silaturahmi itu bagus. Rakyat capai dan jenuh kalau disuguhi pertengkaran politik. Jadi kalau ada tokoh dan pemimpin negara berjumpa dan akur, rakyat akan senang,” ujar Zulkifli.

Ketua MPR itu menyatakan sikap partai politik soal Perppu Pilkada tidak dipandang berdasarkan Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat. “KMP dan KIH itu bersaudara. Dikurangilah soal kelompok atau golongan. Bila ada partai gabung ke kelompok A atau B, itu berdasarkan isu, bukan kelompok,” kata Zulkifli.

Jusuf Kalla sebelumnya optimistis Perppu Pilkada akan lolos dalam pembahasan di DPR karena Perppu tersebut tidak hanya didukung KIH, tapi juga Demokrat dan PAN.