Menkumham Tolak Sahkan Pengurus Golkar Kedua Kubu

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali dan Jakarta. Yasonna menyatakan pemerintah akan bersikap netral menghadapi kisruh di internal Golkar.

“Setelah kami mempertimbangkan aspek yuridis, fakta, dan dokumen, kami menyimpulkan masih ada perselisihan yang seharusnya tidak boleh diintervensi Kemenkumham. Maka kami dengan berat hati tidak bisa memberikan keputusan,” kata Yasonna di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa (16/12).

Pilihan Redaksi Agung Laksono Siap Rombak Kepengurusan, Masukkan Kubu Ical Konflik Golkar, Akbar Minta Pemerintah Netral Senior Golkar Kumpul di Bakrie Tower Siang Ini Cyrus: Mega dan Ical Tak Layak Lagi Pimpin Partai

Merujuk Pasal 24 UU Partai Politik, ujar Yasonna, apabila ada perselisihan kepengurusan di internal partai, maka pengesahan belum dapat dilakukan menteri sampai perselisihan tersebut diselesaikan.

"Demi kebesaran Golkar, kami minta Golkar menyelesaikan lebih dahulu perselesihannya. Kami mengembalikan persoalan ke internal partai," kata Yasonna.

Menurut Yasonna, ada beragam mekanisme yang dapat ditempuh Golkar sesuai peraturan. “Ada mahkamah partai, ada ketentuan peradilan. Internal bisa menyelesaikan persoalan lewat mahkamah partai, tapi kalau masih ada perbedaan pendapat bisa ke pengadilan," ujar menteri asal PDIP itu.

Yasonna mengatakan, kedua versi pengurus Golkar, baik kubu Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono, mengajukan dokumen yang sama lengkap ke Kemenkumham. "Munas Bali dan Munas Jakarta sama-sama sah sebagai Munas karena pesertanya sudah 50 persen tambah satu. Masalahnya, ada konflik dan perbedaan kepengurusan,” kata dia.

Pekan lalu, kubu Aburizal dan kubu Agung sama-sama melaporkan kepengurusan baru mereka ke Kemenkumham untuk meminta pengesahan. Munas Bali mendapuk Ical sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara Sekretaris Jenderal kubu Ical dipegang oleh Idrus Marham.

Sementara Munas Jakarta menobatkan Agung Laksono sebagai ketua umum dan Zainuddin Amali sebagai sekretaris jenderal. DPP Golkar hasil Munas Jakarta menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR, dan Agun Gunandjar Sudarsa sebagai Ketua Fraksi Golkar di MPR.