Petang ini Bertemu, Agung: Jangan Dulu Bicara Hal Berat

Jakarta, CNN Indonesia -- Dua kubu di tubuh Partai Golkar bakal memulai perundingan yang diwakili para juru runding mereka yang lengkap, pada petang hari ini, Selasa (23/12).

Dalam keterangannya kepada media, Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta Agung Laksono mengatakan kedua tim juru runding hanya akan melakukan pembicaraan awal. "Ya Jangan langsung bicara yang berat-berat dulu. Yang ringan-ringan saja," ujar Agung di Kantor DPP Golkar, Jakarta, kemarin.

Pilihan Redaksi Ical Tunjuk Lima Juru Runding, Esok Temui Kubu Agung Islah Golkar Upaya Paling Ideal dan Murah Priyo Klaim Sejumlah Pengurus Daerah Merapat ke Kubu Agung

Hal senada juga diutarakan salah seorang anggota tim juru runding kubu munas Jakarta, Priyo Budi Santoso. Menurutnya, perundingan esok hari menjadi tempat mereka untuk bicara dari hati ke hati dengan yang lain.

"Ini kan masih bersifat awal, nanti kami berbicara dari hati ke hati," kata Priyo.

Priyo menekankan tidak ada harga mati yang ditetapkan oleh Golkar Agung mengenai poin-poin kesepakatan yang mereka ajukan kepada Golkar Ical.

"Namanya juga berunding, maka kami akan saling mencermati dan memperhatikan masing-masing pihak. Jangan ada harga mati, kalau begitu untuk apa juru runding," katanya.

Menurutnya, adanya harga mati dalam perundingan memberikan resiko besar terhadap partai Golkar. Oleh sebab itu, ia berharap islah dapat terwujud melalui perundingan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh CNN Indonesia, perundingan bakal digelar di Hotel Ritz Carlton, yang terletak di bilangan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 15.30 WIB.

Terdapat beberapa poin yang diajukan oleh kubu Agung Laksono untuk mencapai islah. Pertama, membawa Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih. Kedua, mendukung pemerintah, seperti persepsi yang tertuang dalam doktrin partai Golkar.

Ketiga, menolak melakukan Pilpres melalui MPR. Keempat, merubah slogan Golkar menjadi 'Suara Rakyat Suara Golkar'. Kelima, mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.