Golkar Punya Otoritas Tentukan Posisi di Koalisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menilai Partai Golkar memiliki otoritas penuh untuk menentukan posisi mereka. Hal tersebut disampaikannya menanggapi kukuhnya Golkar kubu Agung Laksono yang ingin keluar dari Koalisi Merah Putih.

"Posisi Partai Golkar itu otoritas dari Golkar sendiri, apakah di tengah, mendukung pemerintah atau iris-irisan ada yang mendukung atau tidak," ujar Aria saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (7/1).

Diketahui, Golkar Agung bersikeras untuk keluar dari KMP. Kemudian menjadi partner pemerintah yang kritis. Bahkan Agung Laksono mengatakan hal ini menjadi harga mati bagi kubunya.

Tanggapan  baik pun diberikan oleh Aria Bima mengenai hal tersebut. Menurutnya, partai pemerintahan pun tidak selalu mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Kami ini kan sebenarnya tidak bikin kesekretariatan. Kami tetap berikan pembelaan ke pemerintah dengan cara yang tepat. Kalau presiden salah, ya kami kritik," tegasnya.

Pernyataan yang diberikan oleh Aria seperti satu suara dengan yang diutarakan oleh Golkar kubu Agung. Pada 23 Desember lalu, Golkar Aburizal Bakrie sesungguhnya mulai menyetujui untuk mendukung pemerintah secara kritis. Yang berarti mereka akan mendukung setiap kebijakan yang pro rakyat dan mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat.

Namun, yang masih menjadi masalah adalah posisi dari Partai Golkar, apakah akan tetap di KMP, berdiri sendiri seperti Partai Demokrat atau bahkan bergabung dalam KIH. Hal ini lah yang juga akan dibahas dalam perundingan kubu Agung dan Ical pada Kamis (8/1) sore.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menyampaikan, kubunya akan mengajukan lima syarat islah kepada kubu Munas Bali pada saat pertemuan negosiasi perdamaian yang digelar Kamis (8/1).

Syarat pertama dan utama dari kelima syarat tersebut yakni menyangkut posisi Golkar di koalisi. Agung menjelaskan, syarat pertama berhubungan dengan kedudukan partai untuk terikat lagi dengan koalisi apapun. "Cukup sampai pilpres, sehingga kami nyatakan Golkar keluar dari KMP (Koalisi Merah Putih). Bukan berarti pindah," ujar Agung, Rabu (7/1).

(obs)