Golkar Kritik Jokowi sebab Tak Gandeng KPK soal Calon Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menuding Presiden Joko Widodo tak konsisten karena tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memilih calon Kapolri. Padahal Jokowi sebelumnya melibatkan kedua lembaga itu untuk menyelidiki rekam jejak calon menteri-menterinya.
 
“Presiden tidak konsisten terkait parameternya dalam menunjui pejabat negara. Kenapa Presiden melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih menteri, tapi tidak ketika mengangkat Jaksa Agung dan Kapolri,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/1).

Pilihan Redaksi DPR Uji Calon Kapolri Bulan Ini, Isu Rekening Gendut Disorot PDIP: Isu Rekening Gendut Budi Gunawan Subjektif Ramai Penolakan Terhadap Pencalonan Budi Gunawan Menkopolhukam Sangkal Dugaan Rekening Gendut Budi Gunawan

Presiden Jokowi pekan lalu mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan, sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR. Bulan ini juga, DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu.
 
Komisi Kepolisian Nasional yang menyeleksi calon-calon Kapolri sebelum diajukan Jokowi ke DPR menyatakan belum sempat meminta rujukan KPK dan PPATK dalam proses seleksinya karena Jokowi ingin cepat memproses pergantian Kapolri. (Baca: Kompolnas Tak Minta Rujukan KPK-PPATK dalam Usulkan Calon Kapolri)
 
Pengajuan nama Budi Gunawan menuai protes karena Kepala Lembaga Pendidikan Polisi itu sejak lama disebut terkait isu rekening gendung polisi. Oleh sebab itu Komisi III akan menyoroti secara khusus hal tersebut dalam uji kelayakan terhadapnya.
 
Tantowi mengatakan Budi Gunawan dapat memberikan klarifikasi langsung soal isu rekening gendut itu di hadapan anggota Komisi III DPR yang juga merupakan mitra kerja Polri. “Jadi fit and proper test soal itu akan strategis,” kata dia.
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, DPR punya waktu paling lambat 20 hari untuk menolak maupun menerima usulan Jokowi soal calon Kapolri tersebut.

(agk)