Ical: Golkar Tidak Secara Gamblang Dukung Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali, Aburizal Bakrie menyebutkan, partai beringin tak secara blak-blakan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Saya mengatakan mengenai masalah itu tak secara eksplisit begitu. Tetapi saya menyampaikan tentang APBNP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan), bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana hubungan dengan DPR harus dilaksanakan dan sebagainya. Dan saya mengusulkan kepada Presiden untuk menjadi pertimbangan presiden,” ujar Ical di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa petang.

Pilihan Redaksi Ical: Islah Golkar Bisa Terjadi Setelah Pengadilan Kubu Agung Laksono Siapkan Tim Hukum Lawan Ical Ical Bahas Islah Golkar Bersama Jokowi

Namun usai bertemu Jokowi, Ical berkukuh partainya masih berada di bawah bendera Koalisi Merah Putih (KMP).

Dalam kesempatan itu di depan media, Ical pun mengaku telah memaparkan bagaimana kondisi Partai Golkar pada saat ini. Kepada Jokowi ia menjelaskan, perundingan di antara kubu Munas Bali dan Munas Ancol tetap berjalan.

"Tetapi kemarin kami telah menyampaikan kepada pengadilan Jakarta Barat untuk tetap menyelesaikan sehingga ada keputusan karena di dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 pasal 33 dan 34 kami telah melakukan tindakan-tindakan dan negosiasi di luar pengadilan. Yang kedua Mahkamah Partai menyatakan tidak bisa berfungsi. Dan ketiga, karena itu kami ke pengadilan dan kami sampaikan soal hal itu," kata Ical memaparkan.

Ia bercerita, Jokowi menanggapi kondisi internal Partai Golkar dengan baik. "Jadi saya mengatakan juga bahwa sesuai dengan satu, ucapan-ucapan dari Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa selama proses pengadilan atau belum ada pengakuan dari pemerintah tentang Munas Bali atau Munas Ancol maka yang diperlakukan adalah satu DPP hasil Munas 2009 yang diadakan di Pekanbaru. Dan ada penjelasan secara tertulis tentang itu. Dan tanggapan Pak Jokowi baik," ujar dia.

Ical berpandangan, partainya sebenarnya tidak memerlukan mediasi dari pemerintah. Ia mempercayakan kepada keputusan pengadilan. "Pengadilan nanti yang memutuskan atau satu rundingan bilateral di dalam pengadilan. Kan islah itu tidak harus dilakukan sebelum pengadilan, islah bisa dilakukan setelah putusan pengadilan," ujar dia.

Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol juga menemui Jokowi. Menanggapi hal ini, Ical menuturkan, hal tersebut biasa saja terjadi. "Biasa-biasa saja. Kan ada Pak Agung, Pak Akbar, ada saya. Biasa-biasa saja, tidak ada masalah," kata dia. (sip)