Pertama, menurut Priyo, kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono dapat menjalani islah dengan cara merger dua kepengurusan. "Pilihan ini biaya sosial dan politiknya murah. Golkar pun dapat berjalan beriringan tanpa ada kader yang harus dipecat," katanya di Jakarta, kemarin.
Meski kedua kubu telah membicarakan opsi ini, Priyo berkata, pilihan pertama ini memiliki hambatan. Ia pun masih berpikir, pihak mana yang bersedia mengalah dan menanggalkan hasrat menjadi ketua umum. "Sampai sekarang persoalan ini belum selesai. Itu belum tidak termasuk jabatan wakil ketua umum hingga dewan pertimbangan partai," ujarnya.
Opsi kedua adalah penyelesaian di meja hijau. Langkah ini, menurut Priyo sah, karena mahkamah partai tidak bisa bekerja menyelesaikan sengketa ini. "Mereka sudah angkat tangan," katanya menunjuk badan peradilan internal Golkar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Priyo pun memiliki kekhawatiran atas opsi kedua ini. Ia mempertimbangkan, kalau-kalau MA tidak memenangkan salah satu pihak, atau justru mengembalikan persoalan ini ke internal partai.
Bekas Wakil Ketua DPR ini memaparkan, pengurus daerah telah mendesak dewan pimpinan pusat untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang muncul setelah pemilihan legislatif tahun lalu ini. Mereka takut, Golkar tak dapat mengikuti pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan serentak tahun depan.
Opsi terakhir, kedua kubu yang saling berseteru ini menyelenggarakan munas bersama dalam waktu dekat. Langkah ini diambil dengan membentuk kepanitiaan bersama dan kesepakatan hanya memilih ketua umum. Sementara itu, pembentukan ad/art tak lagi dibahas karena hasil munas di Bali dan Ancol bisa dijadikan rujukan.
Berkaca pada apa yang terjadi pada internal Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan, Priyo berharap Golkar segera menuntaskan silang-sengkarut ini. "Semoga ada keajaiban dalam waktu yang tidak lama lagi," katanya. (sip)